.webp)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti keamanan siber Indonesia yang masih dinilai lemah. Kasus kebocoran data pribadi hingga peretasan data nasional menjadi pekerjaan rumah yang mesti diatasi segera
Bambang mengatakan bahwa ketahanan keamanan siber Indonesia perlu ditingkatkan.
"Ketahanan keamanan siber masih perlu peningkatan. Ini juga terkait kasus peretasan data nasional yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukumnya," kata Bambang dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah kebocoran data masih terus terjadi di Indonesia, mulai dari 15 juta data BSI, 337 data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, 105 juta data pemilih KPU hingga yang bikin heboh serangan siber ransomware Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang bikin layanan publik pemerintah mengalami gangguan.
Terbaru, dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dijual USD 10 ribu atau sekitar 160 juta di forum hacker Breachforums.
Lebih lanjut, Bambang mengutip berdasarkan data National Cyber Security Index bahwa Indonesia masih tertinggal soal ketahanan keamanan siber dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
"Indonesia menurut National Cybersecurity Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber," ungkapnya.
Salah satu solusi untuk meningkatkan keamanan siber Indonesia itu, Bambang mengusulkan dan mendorong TNI untuk membentuk matra keempat, yaitu tentara siber.
"Sudah saat Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan siber. Kehadirannya untuk memperkuat matra yang sudah ada, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara," pungkasnya.
(agt/fay)
