Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
detikInet
BRTI Minta Perjelas Sanksi Layanan SMS Nakal

BRTI Minta Perjelas Sanksi Layanan SMS Nakal


- detikInet

Jakarta - Regulasi layanan pesan singkat (SMS) premium akan diterbitkan mengingat banyaknya keluhan konsumen yang merasa dirugikan dengan layanan tersebut. BRTI selaku pihak yang menggodok regulasi membuka diri untuk menerima masukan."Kita banyak menerima masukan dari pemangku kepentingan di industri telekomunikasi agar pengaturannya diperjelas," demikian ungkap Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dalam keterangan tertulis di situsnya, Senin (19/2/2007).Guna memberi kepastian dan keberlanjutan usaha layanan nilai tambah berbasis SMS dan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, BRTI mengadakan konsultasi publik mengenai bagaimana pengaturan layanan SMS Premium ke depan.Saat konsultasi publik BRTI juga telah menerima masukan dari PT Excelcomindo Pratama, PT Bakrie Telecom, Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG), PT Telkom, PT Indosat, Indonesian Mobile Content Association (IMOCA) dan PT Telkomsel."Diusulkan agar regulasi layanan SMS Premium ini hanya akan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dan berisikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam rangka pemenuhan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," tulisnya.Sedangkan pengaturan mengenai pola bisnis dan berbagai kewajiban pelaku usaha mengenai perijinan tidak diatur dengan ketat atau cukup bersifat self-regulation.Lebih lanjut dijelaskan, BRTI juga diminta memperjelas sanksi atas setiap pelanggaran, karena dalam rancangan peraturan denda sendiri tidak diatur tentang sanksi untuk penyedia isi (content provider) layanan SMS.Menurut catatan detikINET, layanan SMS di setiap operator telekomunikasi memberikan kontribusi pendapatan rata-rata 15-20 persen terhadap pendapatan jasa telekomunikasi perusahaan."Selain berdiskusi langsung dengan stakeholder telekomunikasi, BRTI juga membuka kesempatan bagi publik secara luas untuk menanggapi Rancangan Kepdirjen tentang Penyelenggaraan ke BRTI, baik melalui surat, email aupunfaksimili," tandasnya. (rou/dbu)




Hide Ads