.webp)
Beroperasinya Satelit Republik Indonesia (Satria-1) belum cukup mengatasi mengatasi persoalan konektivitas di Indonesia. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan Satria-2.
Satria-1 memiliki kapasitas sebesar 150 Gbps yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan akses internet bagi 37 ribu fasilitas layanan publik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Satria-1 saat ini tidak mencukupi kan kapasitasnya untuk meng-cover seluruh area publik, layanan publik yang ter-cover oleh teknologi teresterial. Sehingga, kita masih memerlukan kapasitas lagi," ujar Direktur Utama Bakti Kominfo Fadhilah Mathar di Kantor Bakti Kominfo, Jakarta, Jumat (15/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, itu yang akan kita tambahkan melalui Satria-2. Tapi, bukan di lokasi-lokasi yang sekarang dibangun oleh Satria-1. Tapi, lebih kepada lokasi-lokasi baru yang memang tidak ter-cover oleh teknologi fiber optik atau microwave," sambungnya.
Sebagai informasi, usai diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada 18 Juni 2023 lalu, Bakti dan juga perusahaan konsorsium Satelit Nusantara Tiga (SNT) terus melakukan uji coba terhadap Satria-1 tersebut. Pengujiannya ini diharapkan agar mampu melayani saat beroperasi pada Januari 2024.
Seiring dengan hal itu, Bakti Kominfo telah menyiapkan rancangan Satria-2 yang kapasitasnya lebih besar dari pendahulunhya, yakni hingga 300 Gbps. Proyek tersebut nantinya terbagi ke dalam dua satelit yang masing-masing kapasitasnya 150 Gbps.
"Betul (nanti jadi dua satelit). Ini agak teknis ya. Frekuensinya itu memang cuma bisa maksimal, pernah saya hitung, kurang lebih 170 Gbps untuk satelit yang sekarang kita miliki setipe dengan Satria-1. Jadi, kalau kita mau mengejar 300 Gbps harus punya dua di dua orbit slot yang berbeda," tutur Kepala Divisi Satelit Bakti Kominfo, Sri Sanggrama Aradea, ditemui pada kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, kata Aradea, pihaknya saat ini tengah mengusulkan proyek Satria-2 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas).
"Belum, sekarang prosesnya di Bapenas dan Kemenkeu untuk masuk ke greenbook dan ini kami juga masih diskusi teknis dengan mereka bagaimana pendanaannya," ucap Aradea.
Harapannya, Satria-2 dapat direstui pendanaannya dan dapat dilakukan konstruksinya pada 2024.
(agt/agt)
