Pemerintah akan Longgarkan Regulasi ICT

Jakarta - Pemerintah berjanji akan melonggarkan sejumlah regulasi untuk mendorong pertumbuhan industri informasi dan telekomunikasi (ICT) di dalam negeri."Regulasi untuk mempermudah pertumbuhan ICT akan kita longgarkan sehingga industri ini dapat bersaing dengan industri sejenis di luar negeri," kata Menkominfo Sofyan Djalil, di sela pembukaan Pameran Komputer IndoComtech 2006, di Jakarta Convention Center, Rabu (06/09/2006).Ia menjelaskan, pemerintah menyadari betul bahwa untuk membangun industri ICT yang kuat dibutuhkan regulasi yang tepat sehingga target-target pertumbuhan industri dapat tercapai.Diakuinya, industri beberapa waktu lalu merasa dirugikan dengan birokrasi tender (procurement) di pemerintahan."Dengan berbagai program yang dilakukan pemerintah, diharapkan produk-produk dan layanan bermerek lokal bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Namun, itu pun harus ditunjang kualitas produk lokal itu sendiri," kata Sofyan.Diutarakannya, industri ICT merupakan industri primadona saat ini, karena hampir seluruh aspek kehidupan masunia terkait langsung dengan ICT.Pada 2005 saja, belanja ICT pemerintah pusat mencapai Rp2,5 triliun, dan itu akan terus meningkat seiring perkembangan teknologi informasi.Terkait komitmen itu, Sofyan menyoroti perlunya pemerintah mengikuti jejak kepemimpinan Malaysia dalam memajukan ICT dengan membentuk pengurus komite nasional ICT (National ICT)."National ICT akan dipimpin oleh kepala negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.Ia mengatakan salah satu program yang akan dilakukan antara lain melakukan sinergi dengan dunia usaha, seperti halnya dengan pengusaha komputer yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo)."Kerjasama dengan Apkomindo bisa meliputi penggelaran 'e-education', di mana program ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk dapat memperluas kepemilikan komputer dengan harga murah," katanya.Pada akhirnya, program ini dapat menunjang dunia pendidikan karena akan dengan mudah memperoleh informasi seluas-luasnya. Menurutnya, untuk menunjang program pendidikan nasional, pemerintah akan mengalokasikan dana 20 persen dari anggaran belanja pemerintah (APBN) atau sebesar Rp 57 triliun."Angka itu, diharapkan meningkat menjadi Rp 100 triliun di 2010," katanya. (rou) (nks/)