Menkominfo: Pemilik Infrastruktur Tak Boleh Asal Blokir

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan right of way. Kebijakan itu melarang pemilik infrastruktur untuk memblokir pihak lain. Hal itu terungkap dalam breakfast meeting yang dihadiri perwakilan empat perguruan tinggi serta asosiasi pengusaha di bidang teknologi informasi (TI). "Pemerintah akan menerapkan kebijakan right of way dalam hal infrastruktur. Pihak yang memiliki infrastruktur dilarang memblokir pihak lain, harus dibuka untuk kerjasama," ujarnya di Lantai 17, Gedung Depkominfo, Jumat (01/09/2006). Sofyan mencontohkan jaringan serat optik yang dimiliki Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau Telkom. Pemilik jaringan, ujar Sofyan, tidak boleh memblok pihak lain yang hendak memanfaatkan. "Karena ini menyangkut infrastruktur dasar," ujarnya. Empat perguruan tinggi yang hadir adalah Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Sedangkan dari asosiasi, antara lain hadir Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Indonesian Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA). Sylvia Sumarlin, Ketua Umum APJII, menanggapi kebijakan right of way dengan baik. "Pada dasarnya bisnis ini (TI-red) adalah soal interkoneksi. Dengan kebijakan itu akan mempercepat pertumbuhan ICT (Information Communication technology-red) di Indonesia," Sylvia menandaskan. Dengan adanya kebijakan tersebut, Sylvia berharap para penyelenggara jasa internet bisa memanfaatkan infrastruktur dari pihak lain. "Seperi yang telah dimiliki PLN atau Telkom," tukasnya. Selain soal right of way Sofyan menyinggung keinginan pemerintah agar setiap pembangunan jalan tol baru bisa pro TI. Menurutnya, setiap pembangunan jalan tol baru harus juga disediakan jalur untuk infrastruktur TI. (wsh) (wsh/)