Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan nasib dua mega proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Hot Backup Satellite (HBS) dan Satelit Republik Indonesia atau satelit Satria-1, akan tetap terus berjalan.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022.

Adapun hampir seluruh pejabat Bakti dan Kominfo diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang dijadwalkan dilakukan pada besok, Selasa (14/2/2023).

Menurut Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong, persoalan proyek yang diusut Kejagung dengan satelit itu merupakan dua proyek yang berbeda.

"HBS proses terus ya, sama satelit Satria-1, kan BTS lain dengan satelit," ujar Usman ditemui di DPR RI, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Disampaikan Usman bahwa proyek HBS saat ini tengah dirakit di Amerika Serikat, sedangkan satelit Satria-1 dirancang di Prancis. Kedua satelit itu rencananya akan diluncurkan di Cape Canaveral, Florida, AS, pada tahun ini.

"Kepinginnya seperti itu, ya (sesuai jadwal) tapi kita lihat nanti," ucap Usman.

Sebagai informasi, Kejagung ini tengah mengusut dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022.

Puluhan saksi dari pihak swasta dan pemerintah telah diperiksa oleh Kejagung. Terbaru, Kejagung diagendakan memanggil Menkominfo atas perkara proyek BTS 4G di bawah pimpinannya itu pada Selasa (14/2) besok.

Proyek BTS 4G ini dicanangkan sebagai komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi di daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) agar akses internet di seluruh wilayah Indonesia merata.

Total sebanyak 7.904 BTS 4G akan dibangun yang terbagi ke dalam dua tahap, yakni fase pertama di 4.200 BTS pada 2021 dan fase kedua di 3.704 BTS pada 2022.

Sedangkan untuk pengadaan paket 1, 2, 3, 4, dan 5, pembangunan infrastruktur tersebut, Bakti Kominfo menggandeng Fiberhome, Telkom Infra, Multitrans Data, Aplikanusa Lintasarta, Huawei, SEI, IBS, dan ZTE.

Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp 28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO).

Selain dana yang berasal dari USO, bahwa sebagian dana lainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM). Namun kini, proyek BTS 4G Bakti Kominfo itu tersandung dugaan kasus dugaan korupsi.