Dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi set top box gratis TV digital kepada rumah tangga miskin, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengandalkan QR Code. Bagaimana cara kerja QR Code TV digital ini?

Petugas yang mengirimkan bantuan kepada penerima manfaat, nantinya sambil dilakukan verifikasi dan validasi. Salah satu bentuk verifikasi dan validasi tersebut dengan QR Code agar bantuan set top box tepat sasaran.

Plt Dirjen PPI Kementerian Kominfo, Ismail mengatakan, QR Code itu akan muncul sesaat perangkat bantuan set top box terhubung dengan TV analog untuk bisa menikmati siaran TV digital.

"Setiap set top box ketika dihubungkan pertama kali ke pesawat televisi, itu akan keluar QR Code. Ini cara validasi untuk meyakinkan agar bantuan tersebut diterima oleh orang yang tepat," ujar Ismail dalam RDP Panja Digitalisasi Penyiaran dengan Dirjen PPI Kominfo, Rabu (26/1/2022).

Di dalam QR Code itu memuat informasi berupa:

• Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), alamat.
• Foto Dokumentasi: penerima bantuan, bantuan perangkat STB, KTP.
• Foto Dokumentasi Berita Acara Serah Terima.
• Share Location (geotag).

Data-data tersebut nantinya akan dikirimkan ke pusat data pemerintah sebagai tanggungjawab program bantuan set top box gratis TV digital kepada rumah tangga miskin.

"Petugas akan membagikan, memvalidasi, dan mengubungkan perangkat set top box itu dengan adanya QR code, maka semua data terhubung dengan pusat data kami," ucapnya.

Tidak hanya set top box gratis TV digital dari pemerintah, QR Code itu juga wajib tersedia di perangkat bantuan yang bersumber dari penyelenggara multipleksing (mux).

"Ini diwajibkan untuk penyelenggara multipleksing yang jumlahnya empat juta (set top box gratis TV digital), karena ada ketentuan atau tata cara petunjuk teknis yang harus diikuti oleh mereka dengan menyiapkan QR Code di set top box yang akan dibagikan," tuturnya.

Dengan kehadiran pengawasan berupa tools QR Code ini bisa menjadi bukti distribusi bantuan set top box gratis TV digital dari pemerintah atau penyelenggara mux sesuai dengan data rumah tangga miskin.

"Karena jumlahnya besar, tidak bisa kita lakukan verifikasi satu per satu. Perlu ada tools yang disiapkan untuk menjamin bahwa set top box yang dibagi terpantau dan terawasi dengan baik," pungkas Ismail.