Blacklist Xiaomi yang dijatuhkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah dibatalkan oleh Rudolph Contreras di pengadilan US District Court for the District of Columbia. Rudolph menyebut blacklist itu dijatuhkan tanpa alasan yang jelas alias sembarangan.

Seperti diberitakan, Departemen Pertahanan saat pemerintah AS masih dipimpin presiden Donald Trump, menambahkan Xiaomi dalam daftar blacklist. Investor yang terlanjur menanamkan uangnya diminta segera menariknya dengan deadline yang ditetapkan.

Wall Street Journal melaporkan alasan sebenarnya pencekalan Xiaomi adalah karena penghargaan yang diterima pendirinya Lei Jun oleh Kementerian Industri dan Informasi Teknologi China (MIIT) yang dituding sebagai badan pemerintah pengatur 'fusi sipil-militer' China.

Namun dalam keputusannya, hakim Contreras mengatakan 500 pebisnis China lain menerima penghargaan yang sama, termasuk yang sama sekali tidak berhubungan dengan teknologi.

"Termasuk pemimpin perusahaan susu bubuk bayi, produsen merek saus terkenal dan produk anggur," katanya, seperti dikutip detikINET dari Financial Times.

Dengan demikian, blacklist karena Lei Jun menerima penghargaan itu merupakan bukti yang lemah. "Secara jelas ada kekurangan bukti substansial untuk mendukung temuan bahwa Xiaomi merupakan perusahaan militer komunis China," tambah dia.

Kemudian jika blacklist dijatuhkan, bisa menimbulkan kerugian besar bagi bisnis dan reputasi Xiaomi padahal tidak ada bukti yang jelas bahwa perusahaan ini merupakan ancaman keamanan nasional bagi AS.

"Xiaomi meyakini bahwa keputusan untuk menjadikan kami sebagai perusahaan militer China adalah sewenang-wenang dan hakim setuju dengan kami. Xiaomi berencana untuk meminta pengadilan mendeklarasikan hal itu sebagai tanpa dasar hukum dan secara permanen menghapus tuduhan itu," kata juru bicara Xiaomi menanggapi keputusan itu.