.webp)
Di awal menjabat sebagai Menkominfo, Johnny diberi tugas oleh Presiden RI Joko Widodo untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pribadi dan Revisi Undang-Undang Penyiaran yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Untuk mengesahkan Undang-Undang tersebut, Johnny harus membahasnya dengan DPR sebagai mitra kerja pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping ada perbedaan peran tersebut, menurut Johnny ada hal yang sama. Disampaikannya bahwa pengambil kebijakan publik jadi salah satu yang mirip saat ia berada di DPR dengan ketika sekarang ini menjabat Menkominfo.
"Titik samanya, pengambilan kebijakan publik. Kalau dulu sebagai mitra pemerintah di DPR, maka sekarang mitra DPR tapi sama kebijakan publik. Saya itu bersyukur juga bahwa dipercaya bapak presiden untuk jadi pembantu di Kementerian Kominfo ini dengan pengalaman saya di parlemen karena di Indonesia saat ini sedang terjadi distribusi authority tata kelola negara," tuturnya.
"Saya sudah berada bersama DPR selama lima tahun, sehingga saat saya duduk sebagai pemerintah, yang pertama iklim di parlemen sana saya sudah tahu, iklim politiknya," sambung Johnny.
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan bahwa ia memiliki sahabat-sahabat yang ada di DPR. Bila dulu berada satu sisi yang sama, maka kali ini Johnny berhadap dengan sahabatnya yang ada di DPR.
"Saya punya sahabat di sana, saya kembali dan bertemu dengan sahabat-sahabat, sudah saling kenal. Dengan pengalaman dan iklim kita tahu dan banyak sahabat, mudah-mudahan semakin mudahnya berkomunikasi, berdiskusi, berdebat, untuk menghasilkan satu kebijakan yang dibutuhkan negara, untuk rakyat, bukan untuk ambisi pribadi," ungkapnya.
Kendati begitu, Johnny juga menyampaikan bagaimana caranya agar ia bisa meyakinkan DPR bahwa program yang dijalankan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin ini dijalankan dengan baik.
"Tentu bagaimana meyakinkan DPR bahwa program presiden di bidang komunikasi, informasi, dan informatika itu bisa diimplementasi dengan baik dengan DPR," pungkas dia.
(agt/fyk)
