Depkominfo Gelar Konsultasi Publik

Jakarta - Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menggelar konsultasi publik, untuk menampung masukan masyarakat mengenai pelaksanaan registrasi prabayar dan kartu perdana. Masukan tersebut akan disertakan dalam Peraturan Menteri (Permen)."Ini adalah upaya kita untuk menciptakan budaya baru, yaitu mengutamakan keberpihakan kepada publik," kata Gatot S. Dewo Broto, Kepala Bagian Umum dan Humas, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel), Depkominfo, saat dihubungi detikinet, Jumat (13/10/2005).Menurutnya, masukan masyarakat tidak akan diabaikan, alias turut mempengaruhi isi Permen yang kini tengah digarap. Saat ini, Ditjen Postel tengah menggodog rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Registrasi Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi.Permen ini menyusul akan diterapkannya registrasi terhadap konsumen kartu prabayar dan kartu perdana, pada bulan Juni 2006. Pemerintah telah melakukan pembicaraan dengan operator untuk menemukan bentuk pelaksanaan yang ideal. Ini ditujukan agar baik operator dan konsumen tidak dirugikan dengan kebijakan yang akan berlaku."Untuk ketiga kalinya, Ditjen Postel kembali mengadakan konsultasi publik," kata Gatot. Sebelumnya, Ditjen Postel juga menggelar konsultasi publik terkait regulasi teknologi bergerak generasi ketiga (3G) dan masalah interkoneksi.Disampaikan Gatot, ajang konsultasi publik ini dinilai sangat efektif. Berdasarkan pengalaman, pemerintah menerima masukan dari 76 responden saat konsultasi publik soal 3G, dan 16 responden untuk masalah interkoneksi. Gatot mengaku bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan rancangan awal akan Permen mengenai registrasi prabayar. Namun untuk lebih memantapkan, mereka tetap menjaring masukan publik.Bagi masyarakat yang ingin memberi masukan, dapat menyampaikannya ke alamat e-mail: gatot_b@postel.go.id. Konsultasi publik dibuka sampai 19 Oktober 2005. (nks/)