ISP Akan Diminta Lawan Pornografi

Jakarta - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) bertekad untuk menyederhanakan peraturan ISP (Internet Service Provider) dengan membebaskan perizinan dan hanya mewajibkan registrasi. Salah satu syarat registrasi bisa berarti melawan pornografi.Hal itu terkemuka dalam siaran pers Ditjen Postel yang diterima detikinet, Rabu (28/9/2005). Proses registrasi ISP nantinya berupa Surat Pengajuan Registrasi yang dilengkapi dengan surat pernyataan. Format surat-surat tersebut dijanjikan akan tersedia pada situs Postel.go.id. Nah, di antara cakupan dalam surat pernyataan yang harus diajukan calon ISP tercakup juga aspek moral. Calon ISP diminta menyatakan "kesediaan untuk meminimalisasi aktivitas potensi tindak pidana kejahatan internet, termasuk tindakan asusila, pornografi dan lain-lainnya." Secara tidak langsung, persyaratan itu meminta ISP untuk ikut melawan praktik pornografi di Internet. Selain praktik kejahatan cyber lain.Selain itu calon ISP juga diminta menyatakan kesediaan membayar BHP Telekomunikasi, BHP Frekuensi (untuk pengguna frekuensiradio), dan kontribusi USO sesuai perundang-undangan. Calon ISP pun harus bersedia menjaga keamanan internet dengan, antara lain, menyiapkan dan menyimpan rekaman log file. Rekaman tersebut pun harus bersedia disampaikan kepada instansi yang berwenang. Masih ada lagi, calon ISP harus bersedia tidak melakukan hubungan langsung ke jaringan internet global. Praktik yang sekarang konon marak dilakukan dan dikenal sebagai 'ISP Sepanyol' (separo nyolong-red). Bagi konsumen ada satu persyaratan yang menarik. Calon ISP disyaratkan bersedia menjaga kualitas layanan dan melakukan perlindungan konsumen. Tentunya masalah registrasi ISP ini belum menjadi peraturan atau kebijakan resmi dari Ditjen Postel. Oleh karena itu dalam waktu dekat Ditjen Postel berjanji akan mengadakan forum pembahasan awal dengan stakeholder terkait. (wsh/)