Asosiasi Ponsel Desak Pemerintah Segera Terapkan Regulasi IMEI

Jakarta - Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mendesak pemerintah segera menerapkan aturan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk ponsel yang digunakan di Indonesia.

Menurut Ketua APSI Hasan Aula, ketiadaan aturan registrasi IMEI sudah memicu masuknya ponsel ilegal lewat black market (BM). Ia menambahkan, konsekuensi masuknya ponsel ilegal ke Indonesia tidak hanya ditanggung oleh vendor melainkan juga konsumen.

Baca juga: Menkominfo: Kita Harus Keras dengan Ponsel Ilegal

"Kalo barang ilegal ini tidak dicegah, konsekuensinya luar biasa. Harga akan menjadi tidak stabil karena barang tersebut dijual dengan harga murah, karena tidak comply dengan pajak," jelas Hasan di acara Selular Business Forum di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Kedua adalah kepercayaan consumer kepada brand juga terganggu. Akhirnya dia bisa beli barang dengan gampang tapi masuknya dengan cara yang tidak jelas," imbuhnya.

Hasan menjelaskan, saat ini harga ponsel ilegal bisa lebih murah hingga 20-30% dari harga resmi. Selain karena masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak, ponsel itu telah turun harga duluan di negara asalnya.

Baca juga: Aturan IMEI Diyakini Bakal Efektif Tangkal Ponsel BM di Indonesia

Ditambahkan Hasan, dirinya mengapresiasi tindakan pemerintah mencegah masuknya ponsel ilegal ke Indonesia sejauj ini. Tapi menurutnya aturan regulasi IMEI akan lebih efektif dan signifikan dalam membantu pelaku industri.

"Jadi dari asosiasi ponsel mengharapkan pemerintah benar-benar serius menerapkan IMEI control karena ini akan membantu sekali bagi pelaku industri," pungkasnya.


(vmp/krs)