BSA Abaikan Pembajakan di Pemerintah

Jakarta - Business Software Alliance mengabaikan penggunaan software bajakan di sektor pemerintahan. Pihaknya berkilah dengan mengatakan bahwa pemerintah itu 'partner' dan akan memberikan seminar edukasi pada pihak pemerintahan."Pemerintah merupakan partner kami dalam memerangi pembajakan di Indonesia," ujar Chan. "Ada rencana jangka pendek dan jangka panjang antara kami dan pemerintah dalam memerangi pembajakan," papar Director Marketing BSA Asia Roland Chan, di acara penandatanganan bergabungnya Andal Software dengan BSA di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (30/6/2005). Chan tidak membeberkan rencana tersebut secara detil. Dikatakannya, pihak BSA belum menerima laporan tentang pembajakan di sektor pemerintah. Padahal, Kementrian Riset dan Teknologi (Ristek) sudah memebeberkan temuannya, bahwa 90 persen software yang dipakai di pemerintahan adalah bajakan.Chan berkata, pihaknya akan melakukan aksi edukasi kepada pemerintah begitu mereka menemukan bukti.Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan kekurangtegasan BSA dalam memerangi pembajakan di Indonesia. Beberapa pihak melihat BSA seperti pilih kasih dalam memberantas pembajakan, mengingat penyitaan dan penyegelan yang dilakukan pihak Kepolisian beberapa waktu yang lalu. Ketua Presidium AWARI Judith MS dalam kesempatan yang berbeda menyatakan hal tersebut. "BSA kok sepertinya pilih kasih dalam memerangi pembajakan," katanya.Kepada detikinet, Judith bercerita bahwa pihak Kepolisian sendiri masih banyak yang menggunakan software bajakan. Bahkan sumber yang tidak mau disebut namanya mengatakan, banyak komputer di Istana Presiden yang menggunakan software bajakan."Presiden sendiri saja selalu mendengungkan, 'sebelum membersihkan masalah di luar harus dimulai dengan membersihkan rumah sendiri dahulu'," kata Judith. "Hal itu tentu sangat bertolak belakang dengan misi BSA," katanya.BSA merupakan organisasi nirlaba yang menaungi perusahaan-perusahaan software di seluruh dunia. Chan mengatakan, pihak pemerintah tentunya tidak mau nantinya merugi karena menggunakan software bajakan. "Dengan menggunakan software legal, tentunya keamanan data pemerintah kan lebih terjamin," jelasnya."Pemerintah menganggap faktor keamanan merupakan elemen penting. Mereka mengerti software legal sangat penting," ujar Chan. "Apalagi untuk keamanan data negara. Bahkan di negara lain pun pasti akan melakukan hal yang sama," jelasnya.BSA saat ini bermitra dengan Kepolisian dan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI) dalam memberantas pembajakan. "Kami juga akan bekerjasama dengan lembaga lain untuk mensosialisasikan software proprietary (berlisensi-red)," kata Chan. Lembaga Kamar Dagang Industri disebut-sebut oleh BSA sebagai partner mereka selanjutnya."Meski bekerjasama dengan pihak Kepolisian, fokus BSA bukan hanya penegakkan hukum, tapi lebih ke edukasi," kata Chan menggantung.Devisa NegaraSaat ini 87 persen software yang beredar di Indonesia adalah bajakan. Angka tersebut membuat Indonesia menempati peringkat ke-lima di dunia dan ke-tiga di Asia dalam prestasi yang tidak membanggakan, membajak!Indra Sosrodjojo Direktur Andal Software mengatakan, apabila angka pembajakan bisa diturunkan, bukan tidak mungkin adanya pemasukan devisa dari industri software seperti India.Hal itu membuat Andal Software merasa harus berlindung dibalik ketiak BSA. "Dengan diterima menjadi anggota, berarti software lokal bisa diterima dunia," kata Indra. "Dengan maraknya angka pembajakan, peluang software lokal untuk bersaing dengan software luar semakin sulit," jelasnya. Menurutnya, dengan berkurangnya angka pembajakan dapat membuat industri yang berkaitan dengan teknologi dan informasi (TI) maju pesat. "Hal itu tentunya akan berimbas pada perbaikan sektor ekonomi," paparnya"Dengan pembajakan 87 persen kerugian mencapai US$ 183 juta, andai kita memerangi setengahnya saja," kata Indra menyesali kerugian dari pembajakan. Foto: Roland Chan, Director Marketing BSA Asia. (epi/)