Senin, 23 Okt 2017 14:14 WIB

Rencana Kominfo Blokir 30 Juta Situs Porno Dinilai Mubazir

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jakarta - Ambisi pemerintah untuk memblokir 30 juta situs negatif, khususnya pornografi, dinilai terlalu berlebihan dan mubazir. Apalagi sampai menghabiskan biaya ratusan miliar rupiah.

Kritikan itu disampaikan oleh para petinggi Domain Name Server (DNS) Nawala dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII) yang tergabung dalam lembaga kajian independen Internet Development Institute (ID Institute).

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mencanangkan target untuk penapisan (filtering) 30 juta situs negatif tersebut mulai awal 2018 mendatang dengan memanfaatkan mesin sensor internet yang dilelang dengan pagu Rp 211 miliar dan biaya operasional Rp 74 miliar.

Sebagai yang berpengalaman berkecimpung di dunia filtering konten negatif di internet, DNS Nawala menyebutkan bahwa angka 30 juta situs itu terlalu berlebihan targetnya.

"Kalau pemerintah bilang baru mengumpulkan 700 ribu database, sebenarnya itu masuk akal. Selama bertahun-tahun di bidang penapisan, angkanya memang segitu," ujar Irwin Day, Deputi Hubungan Masyarakat DNS Nawala di Jakarta.

Irwin melanjutkan, Nawala pernah memasukkan database berdasarkan kata kunci ke mesin sensor sebanyak dua juta. Namun, setelah diperiksa setahun kemudian, statistiknya menunjukkan bahwa yang diakses sekitar 600 ribuan.

"Artinya apa? 1,5 juta itu tidak ada gunanya! Entah obsolete atau tidak pernah diakses. Pernah kita naikan jadi 900 ribu tapi saat dibersihkan turun jadi 600 ribu lagi," sebutnya lagi berkaca dari pengalamannya.

"Pemerintah bilang 30 juta, memang yang diakses berapa? kalau pengalaman kita, ya itu angkanya tidak sekitar 600-900 ribu. Apa itu worth it mengeluarkan biaya besar untuk mengincar 30 juta (konten negatif). Itu yang ingin kita kritisi kepada pemerintah," ungkap Irwin.

Sementara di kesempatan yang sama, peneliti lembaga kajian ID Institute M. Salahiddien yang juga Wakil Ketua IDSIRTII, juga mempertanyakan upaya pemerintah yang akan memanfaatkan mesin sensor dengan metode crawling.

"Ya saya nggak tahu dasar pernyataan itu dari mana. Kalau kami efisiensi dan efektivitas dari data yang difilter itu ditentukan oleh perilaku penggunanya. Dari 900 ribu data misalnya, kan nggak semuanya diakses tapi pernah diakses walau satu dua kali. Jadi, baru akan masuk database misanya lima kali diakses. Ya, kalau cuma diakses sekali saja ngapain dimasukin data?" sesalnya. (rou/rou)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed