GrabTaxi Buka Suara Soal Larangan Beroperasi

Jakarta - Eksistensi layanan transportasi berbasis aplikasi terancam. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah meneken surat larangan layanan Uber, GrabTaxi, Go-Jek dan sejenisnya karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.

Tak main-main, surat itu pun sudah dikirimkan kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk kemudian dapat diambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GrabTaxi sebagai salah satu layanan transportasi digital yang kerap lalu-lalang di sejumlah kota Indonesia — lewat brand GrabCar, GrabTaxi dan GrabBike -- pun menyuarakan pernyataannya.

Cheryl Goh, Group VP of Marketing, GrabTaxi Holdings menjelaskan, aplikasi layanan transportasi online merupakan industri dan model bisnis baru yang tengah berkembang. Mereka percaya bahwa penting bagi perusahaan penyedia apikasi layanan transportasi online untuk berkolaborasi bersama dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait untuk bersama mengatasi tuntutan akan layanan transportasi yang semakin bertumbuh, dan mendukung transformasi sistem transportasi di Indonesia – menyediakan akses terhadap layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dalam mendukung dan mentransformasi sistem transportasi di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan kepentingan para pengemudi dan penumpang yang harus menjadi titik fokus dari transformasi ini, dan bagaimana model bisnis baru yang inovatif ini dapat memainkan peranan penting,” lanjutnya dalam keterangan resmi yang diterima detikINET, Jumat (18/12/2015).

GrabTaxi menegaskan, dalam mengantarkan seluruh layanannya lewat GrabCar dan GrabTaxi, tidak memiliki kendaraan atau armada apapun. Mereka cuma menyediakan platform teknologi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang.

"Keselamatan merupakan aspek yang sangat penting yang kami prioritaskan dalam setiap layanan yang kami tawarkan, dan kami telah melakukan banyak inisiatif untuk memastikan keselamatan para penumpang dan pengemudi kami. Kami telah menginvestasikan dana sebesar Rp 84 miliar atau USD 6 juta untuk langkah keamanan di seluruh wilayah – guna mengembangkan fitur-fitur keselamatan baru dan menyediakan pelatihan dan edukasi untuk para pengemudi di seluruh wilayah, dengan pemeriksaan latar belakang dan program pelatihan yang ketat untuk seluruh pengemudi kami, menyediakan asuransi untuk pengemudi dan pelanggan, serta menyediakan berbagai fitur keamanan dalam aplikasi kami, termasuk fitur ‘Share My Ride’” jelas Cheryl.

"Kami peduli akan para pengemudi, yang diyakinkan telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam menghantarkan layanan. Kami telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kehidupan para pengemudi, seperti diantaranya program Elite Bikers maupun Elite Drivers dimana kami memberikan penghargaan kepada biker juga pengemudi terbaik yang paling aktif dan memberikan standar layanan yang tinggi. Selain itu kami juga memperkenalkan program GrabScheme, sebagai skema pembiayaan motor pertama di dunia dari penyedia aplikasi transportasi,” paparnya.

Akhir kata, GrabBike menghargai regulasi lokal, dan terus berupaya untuk menjalankan layanannya dalam koridor hukum yang ada. "Kami berkomitmen untuk merealisasikan visi kami, yaitu membuat layanan transportasi yang aman, terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” tandas Cheryl.

Sementara itu, CEO Go-Jek Nadiem Makarim yang juga telah coba dikonfirmasi detikINET masih belum memberikan komentarnya terkait pelarangan Menhub Jonan terhadap beroperasi Go-Jek cs.

(ash/asj)