BERITA TERBARU
Selasa, 24 Mar 2015 15:16 WIB

Karyawan Sampai Induk Indosat Dorong PK Indar Atmanto

- detikInet
Indar Atmanto (dok.indosat) Indar Atmanto (dok.indosat)
Jakarta - Indosat menyatakan dukungan penuh terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Indar Atmanto. PK diajukan terkait Perjanjian Kerjasama antara IM2 dan Indosat yang dipidanakan.

“Seluruh Manajemen dan karyawan Indosat mendukung penuh dan terus berdoa untuk upaya hukum luar biasa Bapak Indar Atmanto berupa Pengajuan Kembali (PK). Kami berharap upaya Peninjauan Kembali ini benar-benar memberikan hasil sesuai harapan kita bersama yaitu kebebasan bagi Bapak Indar Atmanto,” ujar Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat.

Ooredoo, induk perusahaan Indosat juga memberikan perhatian dan dukungan penuh untuk upaya hukum PK ini. Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat juga telah menyatakan dukungan terhadap upaya hukum luar biasa dari Indar Atmanto terhadap kasus IM2 ini.

Dukungan diberikan antara oleh Menteri Kominfo, anggota DPR, pelaku dan komunitas industri telekomunikasi baik nasional maupun internasional seperti International Telecommunications Union (ITU), organisasi telekomunikasi yang bernaung di bawah PBB langsung.

Pengajuan Peninjauan Kembali ini berdasarkan antara lain terdapat dua putusan MA yang saling bertentangan. Dalam pertimbangan hukum dan amar putusan PN Tipikor, PT Tipikor dan MA Tipikor dalam perkara Terdakwa Indar Atmanto, terdapat pertentangan dengan Putusan PTUN, yang dikuatkan oleh putusan PT TUN dan Putusan MA TUN, tentang alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan adanya salah satu unsur tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang dalam perkara ini berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Tim BPKP.

Laporan ini telah dinyatakan tidak sah oleh putusan PTUN yang diperkuat oleh PT TUN dan MA TUN, sehingga PN Tipikor, PT Tipikor dan MA Tipikor yang mendasarkan putusan pada alat bukti tersebut menjadi cacat hukum.

Pertentangan kedua putusan tersebut dikarenakan baik PN Tipikor, PT Tipikor, maupun MA Tipikor menggunakan laporan hasil audit BPKP tersebut untuk membuktikan adanya kerugian negara, sedangkan alat bukti yang diajukan tersebut telah dinyatakan tidak sah.

Hal berikutnya dalam dakwaan, Perjanjian Kerja Sama antara IM2 dan Indosat dianggap menyalahi Undang-undang, dengan dakwaan menggunakan frekuensi bersama yang merugikan negara. Sementara Menkominfo sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab sesuai Undang-undang telah menegaskan bahwa perjanjian tersebut sesuai.

(ash/fyk)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed
  • Ini Harga Samsung Galaxy S8

    Ini Harga Samsung Galaxy S8

    Kamis, 30 Mar 2017 10:37 WIB
    Ponsel Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus resmi dirilis oleh Samsung. Mengusung desain dan peningkatan spesifikasi, berapa harga ponsel ini?
  • Moto X Anyar Sodorkan Kamera Ganda?

    Moto X Anyar Sodorkan Kamera Ganda?

    Kamis, 30 Mar 2017 09:06 WIB
    Tak lama Motorola merilis Moto G5 Plus, kini muncul bocoran gambar Moto X terbaru, dan dari bocoran tersebut terlihat ponsel itu punya dua kamera belakang.
  • Bos Besar Google Pamer Pesaing Galaxy S8

    Bos Besar Google Pamer Pesaing Galaxy S8

    Kamis, 30 Mar 2017 08:39 WIB
    Kicauan bapak Android Andy Rubin yang memamerkan sebuah ponsel dengan layar nyaris tanpa bingkai 'disundul' bos besar induk Google Alphabet, Eric Schmidt.