Kabar buruk ini jelas membuat banyak orang kesal, terlebih aktivis internet Heru Nugroho. Mantan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ini menyesalkan tragedi yang menimpa ID-SIRTII saat ini.
"Sebagai salah satu tim yang membentuk ID-SIRTII jelas saya kecewa dengan Kementerian Kominfo. Mereka seperti tidak niat dan tidak siap untuk membentuk task force internet semacam ini," keluhnya kepada detikINET, Jumat (4/2/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mekanisme birokrasi kita yang mempersulit situasi ini. Pelaksananya ID-SIRTII itu profesional semua, dan mekanisme birokrasi kita sulit mengakomodir kepentingan semacam ini. Anggaran telat, mekanisme pengadaan orangnya njelimet," keluh Heru.
Yang lebih menyedihkan lagi, status ID-SIRTII di mata internasional. Bagaimanapun, lembaga pengawas internet kita telah mendapat pengakuan dari negara lain dan memiliki hak suara untuk pemberantasan cybercrime.
"Padahal di beberapa negara, bahkan di Vietnam, lembaga semacam ini dianggap strategis. Di sini saja yang tidak dianggap. Malah concern sama urusan blokir pornografi," sesal Heru.
Di luar negeri, lembaga pengawas internet biasanya menggunakan nama CERT (Computer Emergency Response Team), seperti Malaysia (My-Cert), Jepang (JP-Cert), Australia (Au-Cert), Hong Kong (HK-Cert), dan lainnya. Lembaga seperti ini dinilai sangat strategis dengan biaya tinggi, karena upayanya untuk mengantisipasi kejahatan di dunia maya.
"Di sini, Kominfo malah berkutat sama pornografi, tidak peduli soal cyber emergency team, mikirnya langsung blokir," papar dia lebih lanjut.
Heru berharap, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi Kominfo agar lebih menghargai profesionalitas ID-SIRTII yang kabarnya lebih banyak menggunakan biaya sendiri untuk menopang keberlangsungan hidupnya.
Β
(rou/rou)