'Lebih Baik Urusi Pajak RIM Daripada Pornografi'

Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menilai pemerintah hendaknya lebih fokus meminta pengelola Blackberry (BB), Research In Motion (RIM), agar membayar pajak ketimbang mempersoalkan konten pornografi yang tidak diblokir.

"RIM harus bayar pajak di Indonesia. Bukan masalah apa yang dikirim lewat BlackBerry. RIM tidak bayar pajak di tanah ini. Kalau RIM tidak bayar pajak di sini, tidak usah beroperasi di Indonesia," ujar Anies kepada wartawan di sela-sela seminar nasional 'Perempuan, Ruang Publik, dan Islam' di Gedung The Energy, Universitas Paramadina, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/1/2011).

Sebab menurutnya, teknologi sekarang ini memungkinkan untuk mengakses pornografi, meski telah diblokir.

"Karena itu argumennya jangan soal yang kecil-kecil, nanti diketawain sama mereka. Kalau Anda bilang pajak, seluruh dunia akan mendukung Indonesia. Tidak ada negara yang mendukung kalau perusahaannya tidak membayar pajak. Bukan untuk security-nya, bayar pajak kita dukung, tidak bayar pajak get out," tegas Anies.

Lebih lanjut, Anies menjelaskan jika Indonesia bisa memaksa RIM untuk membayar pajak dikarenakan pengguna BlackBerry di Indonesia ada satu juta lebih.

"RIM tidak bayar pajak, terus kita bela ramai-ramai, maaf saja. Sekarang tidak bayar pajak, enak benar. Indonesia bisa memaksa, padahal penggunannya satu juta," ucapnya.

(nwk/rns)