Dari beberapa informasi, sempat berkembang isu bahwa sejumlah penyelenggara telekomunikasi terpaksa mengoperasikan BTS liar ini terlebih dahulu meski belum ada ISR karena lamanya prosedur perizinan dan birokrasi yang ada di Ditjen Postel. Di samping itu, alasan lain adalah untuk mengatasi kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan supaya kualitasnya tidak buruk.
Tak merasa demikian, Ditjen Postel pun langsung mengeluarkan bantahan. Gatot S. Dewa Broto, Kabag Humas Ditjen Postel mengatakan, sesungguhnya alasan waktu pengurusan ISR dan birokrasi tersebut tidak benar sama sekali. "Ditjen Postel beberapa tahun terakhir ini sudah berusaha cukup responsif untuk mempercepat pengurusan ISR dan apapun bentuk perizinannya di lingkungan Ditjen Postel," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan adanya SIMF ini maka proses perizinan menjadi lebih cepat dari sebelumnya yang ditangani secara manual. Di samping itu, kini pelayanan ISR telah memiliki standarisasi pelayanan ISO 9001:2000 dari Turv-Nord sejak tahun 2004 hingga saat ini," Gatot menegaskan, dalam keterangan persnya di situs resmi Ditjen Postel.
Sebagai gambaran, saat ini waktu rata-rata proses pelayanan ISR yang telah terimplementasi tidak melebihi batas waktu standar proses pelayanan ISR yang telah ditetapkan. Batas waktu proses pelayanan ISR yang distandarkan saat ini adalah 44 hari hingga terbitnya pemberitahuan pembayaran, sedangkan perbaikan waktu proses pelayanan yang dicapai rata-rata sebulan.
"Perbaikan waktu proses pelayanan tersebut terjadi karena adanya upaya untuk menyempurnakan mekanisme proses dan mengurangi birokrasi yang ada serta upaya peningkatan kinerja yang lebih baik," tandas gatot.
Punya keluhan seputar operator telekomunikasi di Indonesia? Sampaikan saja ke detikINET Forum.
(ash/fyk)