Malaysia Blokir Fight of Gods, Bagaimana di Indonesia?

Jakarta - Pemerintah Malaysia sempat memblokir akses internet di negaranya ke Steam gara-gara game Fight of Gods. Lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia?

Dari pantauan detikINET, game Fight of Gods masih bisa dijumpai di laman Steam regional Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sendiri mengaku tidak tahu-menahu dengan game fighting yang sedang kontroversional ini.

"Saya belum tahu. Mungkin teman-teman di Direktorat Jenderal yang lebih tahu. Karena teknis saya enggak ngurusin yang kecil-kecil kayak gitu," ucap Rudiantara ketika ditemui di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Lebih lanjut, Rudiantara mengatakan kalaupun memang bertentangan dengan undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), maka bukan tidak mungkin akan dilakukan penindakan.

Aksi Yesus melawan Buddha dalam game. Foto: istimewa

"Sekarang begini, kita punya acuan yaitu undang-undang ITE. Nah itu bertentangan enggak? Dunia maya itu, game atau apapun itu masuk di undang-undang ITE," ujar pria yang akrab disapa Chief RA ini.

detikINET sudah coba menghubungi pihak Asosiasi Game Indonesia (AGI) terkait hal ini. Namun, President AGI Narenda Wicaksono mengembalikannya kepada lembaga yang bertugas memberikan rating game di Indonesia.

"Pemerintah saat ini sudah memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan rating terhadap sebuah game yang bernama IGRS (Indonesia Game Rating System)," ujar Narenda.

"Kami dari Asosiasi Game Indonesia sangat mendukung program IGRS tersebut. Tentunya sudah ada komite khusus yang memutuskan rating atau kelayakan game tersebut untuk beredar di Indonesia dan kami sangat menghormati keputusan komite tersebut," jelasnya lewat email.

Seperti diketahui, Fight of Gods merupakan game bergenre fighting yang dibuat oleh developer game indie PQube. Di Malaysia, game ini sempat diprotes oleh pemerintahnya.


"Tindakan ini diperlukan untuk melindungi pengguna dan mencegah insiden yang tidak diinginkan. Memastikan solidaritas, harmoni dan kesejahteraan masyarakat multi-ras dan multi-agama di negara ini adalah tujuan utama pemerintah. Pemerintah tidak akan berkompromi dengan tindakan apapun yang dapat membahayakan tujuan ini," ujar Salleh Said Keruak, Minister of Communication and Multimedia Malaysia. (mag/rou)