Pemerintah Prancis Mulai Tinggalkan Windows: Pindah ke Linux

Jakarta -

Peralihan menuju software sumber terbuka atau open-source kini semakin tidak bisa dibendung lagi. Banyak pihak mulai sadar bahwa mereka telah menyerahkan terlalu banyak kendali kepada perusahaan penyedia layanan tertutup.

Kondisi inilah yang akhirnya membuat pemerintah Prancis mengambil langkah tegas untuk mengamankan data mereka. Negara tersebut mengumumkan akan segera beralih dari teknologi tertutup yang berasal dari luar kawasan Uni Eropa.

Fokus utama mereka kini adalah beralih menggunakan solusi open-source secara bertahap dan terencana. Salah satu langkah paling nyata adalah dengan meninggalkan sistem operasi Windows dan menggantinya dengan Linux.

Arahan strategis ini disampaikan langsung oleh lembaga digital pemerintah Prancis atau DINUM melalui sebuah pernyataan tertulis. Mereka menyoroti bahaya ketergantungan pada teknologi dari luar Eropa yang mayoritas didominasi oleh perusahaan Amerika Serikat.

Elemen kunci dari pemutusan hubungan teknologi ini adalah kewajiban seluruh stasiun kerja untuk menggunakan Linux. Pihak DINUM juga berniat untuk menerapkan mentalitas kemandirian serupa untuk seluruh infrastruktur hardware dan software mereka.

Setiap kementerian diberi batas waktu hingga musim gugur mendatang untuk menyusun rencana pelepasan sistem asing ini. Namun hingga kini pemerintah Prancis belum memberikan jadwal pasti kapan migrasi besar-besaran tersebut akan dimulai.

Bos kementerian terkait David Amiel memberikan argumen yang sangat kuat untuk membenarkan langkah berani instansinya. Ia menyebutkan bahwa negara tidak bisa lagi sekadar mengakui ketergantungannya melainkan harus segera membebaskan diri secepat mungkin.

Pemerintah Prancis merasa wajib mengurangi ketergantungan pada alat buatan Amerika Serikat demi merebut kembali kendali atas nasib digital mereka. Mereka menolak keras membiarkan data dan infrastruktur dikendalikan oleh pihak luar yang rawan intervensi.

Solusi asing dinilai memiliki aturan, harga, dan risiko yang sama sekali tidak bisa dikontrol oleh pemerintah lokal. Saat ini berbagai kementerian sedang memetakan ketergantungan tersebut demi memperkuat kedaulatan digital, demikian dikutip detikINET dari situs XDA Developers, Senin (13/4/2026).

Menarik untuk ditunggu ekosistem open-source seperti apa yang akan dipilih oleh pemerintah Prancis ke depannya. Mereka kemungkinan besar akan mengandalkan software yang memang dikembangkan di wilayah Eropa seperti sistem operasi openSUSE atau paket LibreOffice.

Langkah radikal Prancis ini sepertinya bisa menjadi contoh yang sangat bagus bagi negara lain yang ingin membangun kemandirian teknologi. Bergantung sepenuhnya pada satu penyedia software asing tentu merupakan keputusan yang berisiko untuk menjaga keamanan data skala nasional.

(asj/afr)