.webp)
Di tengah maraknya perdebatan publik mengenai status pekerja gig dan regulasi ketenagakerjaan, Maxim Indonesia merilis hasil riset internal yang melibatkan 30.000 mitra pengemudi aktif. Hasilnya, lebih dari 65% mitra tidak bersedia kehilangan akses terhadap peluang penghasilan harian mereka.
Dalam riset ini, Maxim menyoroti peran sentral dari sistem kerja fleksibel dalam kehidupan pengemudi di Indonesia. Riset ini juga mengingatkan bahwa model ketenagakerjaan tunggal yang seragam justru dapat memangkas jumlah pengemudi yang bisa bekerja di industri ini. Selain itu, banyak pengemudi belum memahami sepenuhnya persyaratan dan tanggung jawab yang melekat pada status ketenagakerjaan formal.
Hasil survei menunjukkan lebih dari 52% responden belum siap menjadi karyawan bergaji tetap. Mereka menyatakan formalitas kerja justru mengancam fleksibilitas yang selama ini memungkinkan mereka menggabungkan beberapa pekerjaan misalnya dengan pendidikan, mengasuh keluarga, berwirausaha, atau pekerjaan kedua. Sebanyak 50% pengemudi juga mengaku menjalankan pekerjaan di Maxim bersamaan dengan pekerjaan lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, separuh dari total responden mengatakan mereka memperoleh lebih dari 50% pendapatan dari Maxim, sementara 26% menghasilkan hingga 80% pendapatan melalui platform ini. Temuan ini menunjukkan bahwa pengemudi perlu menggabungkan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Dari hasil survei, hanya 22% pengemudi yang melaporkan 100% pendapatan mereka berasal dari Maxim dan menjadikan platform ini sebagai sumber penghidupan utama.
"Kalau sampai disuruh full (pekerja) saya gak setuju, masalahnya kita kan juga harus antar anak sekolah, jemput, belum lagi kalau ada kerjaan-kerjaan (serabutan) lain. Kan kebutuhannya banyak, kalo begini caranya bisa dilepas (pekerjaan). Tapi kalau dilepas pusing juga karna penghasilan gak cukup," ungkap salah seorang mitra pengemudi Maxim dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).
Terkait jaminan sosial, 62% responden merasa sudah cukup terlindungi melalui skema yang tersedia seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI).
Di sisi lain, 57% belum siap untuk menyisihkan pendapatan mereka demi mengikuti program asuransi tambahan. Data ini mengindikasikan rendahnya tingkat pemahaman serta keterbatasan kemampuan finansial para pengemudi.
"Maxim telah memperkuat kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui penandatanganan nota kesepahaman. Dengan kerja sama strategis ini, perusahaan bertekad memberikan kemudahan bagi mitra pengemudi ke akses jaminan sosial BPJS," ungkap Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah.
Riset juga menemukan 76% responden tidak bersedia menjalani pemeriksaan tambahan, baik untuk kendaraan maupun kesehatan. Mereka juga enggan menjalani prosedur birokrasi lainnya setiap hari hanya untuk memenuhi persyaratan dalam klasifikasi ketenagakerjaan baru.
"Dari hasil survey yang kami lakukan, data dengan jelas menunjukkan kalau pengemudi belum benar-benar paham konsekuensi dari perubahan ini (status mitra ke pekerja). Mereka belum mengerti bahwa perubahan ini bukannya membuat sejahtera, malah berpotensi menutup peluang mereka untuk mencari nafkah," tutur Dirham
"Pengemudi memiliki kecenderungan yang sangat kuat terhadap sistem kerja fleksibel dibandingkan dengan hubungan kerja yang kaku," imbuhnya.
Maxim Indonesia juga menekankan perubahan status ketenagakerjaan dapat 'mematikan' industri karena lebih dari 65% pengemudi berpotensi kehilangan pekerjaannya. Temuan ini juga menegaskan pentingnya kampanye edukasi publik guna meningkatkan pemahaman mitra pengemudi mengenai opsi jaminan sosial dan perencanaan keuangan pribadi.
"Jutaan mitra pengemudi bergantung pada fleksibilitas harian. Jika kebijakan tidak mendukung realitas tersebut, justru akan berisiko mengganggu sumber penghidupan mereka dan mempersempit akses mereka untuk mencari nafkah," pungkasnya.
Sebagai informasi, survei yang dilaksanakan Maxim bersifat anonim dengan menjamin kerahasiaan responden sesuai dengan regulasi yang berlaku.
(akd/ega)
