Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) di Den Haag resmi mengumumkan langkah besar: meninggalkan Microsoft Office dan beralih ke OpenDesk, platform kolaborasi open source buatan Eropa.
Keputusan ini menandai babak baru dalam upaya "kedaulatan digital" Eropa, sekaligus menunjukkan jarak yang semakin melebar antara lembaga-lembaga Uni Eropa dan penyedia perangkat lunak asal Amerika Serikat.
Langkah ICC datang di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga internasional. Dalam laporan Euractiv, sejumlah sumber menyebut bahwa keputusan ini juga dipicu oleh dugaan insiden serius -- Microsoft diduga sempat menghapus akun email milik Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, serta beberapa pejabat lainnya, setelah pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi baru terhadap ICC. Microsoft telah membantah tudingan tersebut, namun kepercayaan tampaknya sudah telanjur retak.
Juru bicara Microsoft menegaskan bahwa perusahaan masih "menjaga hubungan baik" dengan ICC, dan tidak ada pembatasan apa pun yang menghalangi penyediaan layanan produktivitas di masa mendatang. Namun, ICC tampaknya sudah mantap untuk membangun sistem digital yang lebih independen dari pengaruh Amerika.
OpenDesk sendiri merupakan paket perangkat lunak kantor yang dikembangkan oleh German Centre for Digital Sovereignty (ZenDiS) -- lembaga yang didirikan pemerintah Jerman pada 2022 untuk mendorong kemandirian digital di sektor publik, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Selasa (4/11/2025).
Platform ini menyediakan layanan seperti Email, Chat, Kalender, Dokumen, dan Kontak, serta didesain sepenuhnya untuk berjalan di infrastruktur lokal tanpa ketergantungan pada server luar negeri. Dengan kata lain, OpenDesk hadir sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi cloud komersial milik raksasa AS seperti Microsoft dan Google.
ZenDiS juga diketahui bekerja sama dengan pemerintah Prancis untuk mengembangkan alternatif buatan lokal untuk Google Docs, dan baru-baru ini mengumumkan konsorsium baru bersama mitra dari Prancis, Italia, dan Belanda untuk membangun infrastruktur digital berdaulat di Eropa.
Bagi ICC, keputusan ini bukan hanya soal efisiensi atau keamanan data, tetapi juga pernyataan politik: lembaga internasional kini tak ingin bergantung pada teknologi yang bisa dikontrol atau dipengaruhi oleh kekuatan asing.
Simak Video "Unboxing dan Harga Oppo Find X5 Pro "
(asj/asj)