AI Bermakna Perlu Masyarakat Sipil Berdaya & Kolaborasi Multistakeholder

Jenewa -

Dampak positif dari kecerdasan buatan (AI) sangat signifikan di berbagai sektor. AI dapat memproses dan menganalisis dan memberikan referensi data/informasi pada skala yang besar secara efisien. Namun, AI juga rentan membawa dampak negatif semisal rekomendasi yang bias, pelanggaran data pribadi dan ancaman terhadap keselamatan online bagi siapapun.

Untuk memastikan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dapat dikembangkan secara beretika dan digunakan secara bertanggung jawab, diperlukan kerjasama dan kolaborasi pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder) dalam menyusun tata kelolanya. Untuk itulah maka organisasi masyarakat sipil (CSO / NGO) perlu berdaya dengan mengembangkan kapasitas dirinya digital dalam memahami AI.

"CSO memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tata kelola AI yang disusun dapat merefleksikan pula suara dari komunitas yang termajinalkan dan kelompok rentan. CSO tidak harus memahami AI secara teknis, namun ketika bicara tentang dampak teknologi AI pada tataran akar rumput, di situlah kapasitas dan kapabiltas CSO diperlukan," demikian ditegaskan oleh Donny Utoyo dari ICT Watch Indonesia, ketika berbicara dalam panel Al and Global Challenges: Ethical Development and Responsible Deployment, dalam rangkaian the World Summit on the Information Society (WSIS) 2024 yang mengawali agenda AI For Good Global Summit di Jenewa, Rabu (29/5/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ICT Watch Foto: Dok. ICT Watch/Donny BU

Donny pun mengajak CSO di negara-negara kawasan Selatan global (Global South), termasuk Indonesia di dalamnya, untuk terus membangun kapasitas dirinya dan terus berkolaborasi. "Karena AI tidak saja mengubah hidup kita secara digital, tetapi juga secara fisik, maka kita memerlukan kolaborasi, baik antar sesama CSO di Global South maupun dengan stakeholder lainnya, semisal pemerintah, akademisi dan sektor privat," ujarnya.

"Tata kelola AI tidak dapat dan tidak boleh ditentukan oleh satu atau beberapa pemangku kepentingan saja," tegasnya menambahkan.

Dicontohkan pula oleh Donny tentang bagaimana ICT Watch Indonesia, sebuah organisasi masyarakat sipil di Indonesia, secara proaktif terlibat dalam proses penyusunan rekomendasi Policy Network on Artificial Intelligence yang difasilitasi oleh Internet Governance Forum (IGF). Di dalam negeri, ICT Watch juga melakukan serangkaian diskusi multistakeholder tentang AI yang risalahnya telah disampaikan kepada Kementerian Kominfo sebagai salah satu rujukan dalam menyusun Surat Edaran Kominfo tentang Kecerdasan Artifisial.

Dalam pernyataan penutupnya, Donny menegaskan kembali, "Kolaborasi multistakeholder tidaklah mudah, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dengan berkolaborasi, siapapun, termasuk CSO, akan dapat memastikan masa depan AI yang bermakna bagi umat manusia, tidak ada yang ditinggalkan, terutama mereka yang termasuk kelompok rentan dan komunitas yang terpinggirkan," tandasnya.

*) Tim ICT Watch (ictwatch.id) menghadiri langsung kegiatan WSIS Forum (27 - 29 Mei 2024) dan AI For Good Global Summit (30 - 31 Mei 2024) di Jenewa, Swiss. ICT Watch berkomitmen untuk terus terlibat aktif dan bermakna dalam isu Kecerdasan Artifisial (AI) baik secara nasional, regional maupun global.