.webp)
Rancangan regulasi yang mengatur tentang pembatasan game online, mendadak dihapus dari situs resmi Pemerintah China. Sebelumnya, Pemerintah China di bawah komando Xi Jinping sedang membuat rancangan mengenai peraturan yang mengatur game online secara ketat.
Draft dari regulasi tersebut tidak lagi dapat diakses di laman National Press and Publication Administration (NPPA) atau Publicity Department of the Communist Party of China (CPCPD) yang merupakan laman publikasi resmi Pemerintahan China, Selasa (23/01/2024).
Momen ini juga sangat berpengaruh pada beberapa perusahaan game asal China dimana dihapusnya draft regulasi game online dari NPPA membuat beberapa saham perusahaan game besar seperti Tencent Holdings dan NetEase naik, seperti dilansir detikINET dari Reuters.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, ketika draft regulasi game itu muncul beberapa waktu lalu, terjadi kepanikan di kalangan investor. Hal ini menyebabkan terhapusnya USD 80 miliar atau sekitar Rp 1.253 triliun dari pasar perusahaan game terbesar tersebut.
Dalam regulasi yang sedang dirancang Pemerintah China sebelumnya, fokus yang diusung adalah pembatasan waktu bermain game dan belanja dalam game online. Pemberian hadiah dari pihak game online ke pemain juga dibatasi dalam regulasi tersebut.
Pemerintah China juga sempat membuka usulan dan masukan dari masyarakat sampai 22 Januari 2024 kemarin. Dalam periode usulan tersebut, gejolak penolakan timbul terutama dari para perusahaan game asal China.
Xiaoyue Hu, seorang analis di Haitong Securities memperkirakan bahwa alasan penghapusan draft regulasi dari NPPA sebagai hasil dari peninjauan dan perubahan lebih lanjut dalam draft yang ada. Walau begitu, NPPA belum memberi tanggapan atas alasan penghapusan.
Diketahui, pada awal Januari, China juga memecat seorang pejabat pengawas game online dari jabatannya. Di sisi lain, para analis mengatakan sektor ini masih diliputi ketidakpastian mengenai apa yang mungkin dilakukan pemerintah selanjutnya.
"Saya pikir sentimen seperti ini mungkin akan bertahan cukup lama, kecuali kita mendapatkan perubahan drastis dalam retorika pemerintah," kata Ivan Su, analis senior di Morningstar.
(fyk/fyk)
