Kekecewaan Publik Jadi Alat Penghasut Demo Anarkis via Medsos

Kekecewaan Publik Jadi Alat Penghasut Demo Anarkis via Medsos

Rachmatunnisa - detikInet
Selasa, 20 Okt 2020 18:37 WIB
Polisi terus memukul mundur massa demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Demo anarkis di Jakarta. Foto: Grandyos Zafna/detikcom
Jakarta -

Tujuh orang pelaku penghasutan demo anarkis terkait protes UU Cipta Kerja di Jakarta beberapa waktu lalu telah ditangkap. Pengamat media sosial (medsos) menilai para penghasut di medsos ini, memanfaatkan kekecewaan publik dan menjadikannya bensin untuk menyulut kerusuhan.

Hariqo Wibawa Satria, pengamat medsos dari Institut Media Sosial dan Diplomasi Komunikonten melihat di medsos bahwa masyarakat benar-benar kecewa dengan DPR yang terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja yang draftnya kemudian berubah-ubah.

"Kesan bahwa pejabat itu sering tidak membaca yang ditandatanganinya sangat menguat. Jangan sampai muncul kesan, karena langkah pemerintah dan DPR, akhirnya masyarakat dan aparat berbenturan di lapangan," komentarnya saat dihubungi detikINET, Selasa (20/10/2020).

Besarnya kekecewaan publik ini kemudian dimanfaatkan oleh para provokator lewat medsos. Menurut Hariqo, konten para penghasut yang berisi fitnah, hoax memang harus diproses.

"Karena konten mereka berakibat pada kerusuhan dan rusaknya fasilitas umum," sebutnya.

Namun, lanjutnya, jangan lupa bahwa konten mereka dan para aktivis lainnya yang berisi kritikan juga wajib diperhatikan. "(Konten berisi kritikan) bahkan harus ditindakjuti oleh pemerintah dan DPR," jelas Hariqo.

Dikatakannya, kepercayaan publik akan muncul jika semua pihak yang memposting konten berisi fitnah dan berbagai hoax di medsos diproses.

"Sebab saya menangkap pesan kuat di medsos bahwa aparat belum adil dalam menyikapi penyebar hoax dan fitnah di medsos," kata Hariqo.

Dia menggarisbawahi, penyebab munculnya kekecewaan publik, mudahnya provokator beroperasi, bahkan terjadi benturan di lapangan antara aparat dan pemrotes, adalah keputusan DPR yang terburu-buru mengetok UU, yang kemudian berubah-ubah drafnya.

"Semoga proses yang seperti ini tidak terulang, karena lewat internet dan medsos, publik baik di dalam maupun di luar negeri bisa memonitor yang dilakukan oleh wakilnya baik di eksekutif, legislatif, dana lain-lain," tutupnya.



Simak Video "Tangkal Hoax, Kominfo Siapkan Permen Pemblokiran Medsos"
[Gambas:Video 20detik]
(rns/fay)