Jumat, 11 Okt 2019 14:37 WIB

Kata Pengamat Soal Peredaran Ponsel Ilegal di Indonesia

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Foto: Screenshot Foto: Screenshot
Jakarta - Permasalahan peredaran ponsel ilegal hingga saat ini tak kunjung selesai. Apa sih penyebabnya?

Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Nonot Harsono mengatakan, permasalahan pemberantasan ponsel ilegal di Indonesia disebabkan Kementerian Perdagangan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu dengan mengalihkan tugas dan fungsinya itu ke Kementerian yang lain.

Kementerian yang dimaksud Nonot adalah Kementerian Perindustrian, yang kemudian menyerahkan tugas tersebut ke Kominfo untuk memblokir IMEI. Padahal, menurut Nonot, Kominfo sendiri tak mempunyai legalitas kuat untuk memblokir IMEI.

Seharusnya, masih menurut Nonot, Kementerian Perdagangan lebih dapat berperan aktif membuat kreteria dan daftar blacklist dan whitelist yang berasal dari tanda Pendaftaran Produk (TPP) impor maupun produksi.

"Seharusnya pemerintah dapat membuat peraturan pemerintah bukan peraturan menteri. Kalau tidak ada peraturan pemerintah dan Kementerian Perdagangan dengan mengatakan HP itu ilegal atau tidak, percuma saja regulasi yang dibuat oleh Kominfo," ujar Nonot

"Sebab Kominfo tidak memiliki landasan hukum untuk memerintahkan operator memblokir IMEI. Dari mana Kominfo tau IMEI legal dan illegal. Dengan adanya peraturan pemerintah, membuat Kominfo memiliki lndasan hukum yang kuat untuk meminta operator melakukan blokir IMEI," tambahnya.

Nonot juga mengkritisi rencana pemerintah yang akan meminta operator telekomunikasi untuk menyiapkan EIR. Menurutnya untuk kepentingan negara, sudah seharusnya pengadaan EIR dilakukan oleh pemerintah.

"Sangat tidak fair jika yang mendapatkan keuntungan itu negara tetapi yang dikorbankan adalah operator telekomunikasi," ujar Nonot.

Sebagai penutup, Nonot menyebut jika regulator bersikukuh memaksakan pemblokiran layanan telekomunikasi, maka mereka sudah melampaui kewenangannya.

"Apa dasarnya kominfo meminta blokir layanan. Apa Kementerian Perdagangan mengeluarkan daftar blacklist dan whitelist dalam perdagangan dan distribusi HP sebagai pijakan hukumnya. Pijakan hukumnya mengenai blacklist dan whitelist aja tidak pernah dibuat Kementerian Perdagangan," tutup Nonot.

Simak Video "Efek Aturan IMEI Bagi Penjualan iPhone 11"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/asj)