AS: Serahkan Internet? No Way!

Jakarta - Amerika tolak usul Uni Eropa untuk memberikan kendali pengaturan internet kepada dewan PBB. Perselisihan tentang siapa yang harus menjadi polisi internet, mengatur nama domain dan lalu lintas internet, masih belum rampung.Masalah tersebut rencananya akan didiskusikan dalam kesempatan acara World Summit tentang Information Society, November mendatang di Tunisia. Tetapi pada rapat pre-Summit yang telah dilakukan minggu lalu, Amerika mengatakan menolak rencana terkait. Dalam rapat tersebut, Uni Eropa mendukung proposal yang mengatur bahwa internet harus berada dibawah kendali anggota badan PBB."Kami tidak akan setuju bila PBB mengambil alih pengaturan internet," ujar Duta Besar David Gross, Koordinator Amerika Serikat untuk Kebijakan Komunikasi dan Informasi Internasional seperti dikutip detiknet Senin (3/10/2005) dari BBC News. "Beberapa negara menginginkan hal tersebut. Kami pikir hal tersebut tidak dapat kami terima," imbuhnya lagi.Saat ini, Departemen Perdagangan Amerika Serikat-lah yang memberikan pengesahan pada setiap perubahan core addressing system internet, root zone files, yang diatur lewat ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).Bulan lalu, Working Group on Internet Governance (WGIG) PBB menerbitkan proposal untuk mengubah cara pengelolaan internet, yang sedianya akan diperdebatkan pada acara World Summit.Selama ini memang manajemen addressing system dan traffic routing secara historikal tak pernah lepas dari peran negara Paman Sam itu. Pasalnya, Amerika Serikat-lah yang telah mendanai dan mengembangkannya.Dan lebih lanjut, Amerika berargumen bahwa proposal PBB akan menggeser pendekatan peraturan dari kepemimpinan sektor privat menjadi pemerintahan, semacam kendali dari atas kebawah atau top-down control.Sebagai pengetahuan, ICANN adalah lembaga yang mengatur domain name dan addressing system seperti country domain suffixes (contoh: .id, .sg, .jp, dll).Banyak negara di luar Amerika Serikat terutama negara-negara berkembang menyatakan pendapatnya bahwa tak satu pun negara boleh punya kekuasaan mutlak untuk mengatur hal-hal yang berperan besar terhadap ekonomi global. Untuk diketahui saja, World Summit PBB tentang Information Society akan diadakan di Tunisia antara 16 dan 18 November. (ien/)