Kamis, 31 Jan 2019 18:30 WIB

Pemerintah Klaim Lebih Galak Basmi Hoax Jelang Pilpres 2019

Agus Tri Haryanto - detikInet
Ilustrasi Pemilu. Foto: Rengga Sancaya/detikcom Ilustrasi Pemilu. Foto: Rengga Sancaya/detikcom
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah bekerja sama menangkal hoax di internet sejak Pilkada Serentak 2018.

Kali ini, ketiga instansi tersebut kembali beraksi untuk membasmi misinformasi pada hajatan Pileg dan Pilpres 2019. Ada cara yang beda?

Mengenai hal tersebut, Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, kerja sama saat ini lebih kepada makin nyata aksinya, di mana ia menyebutnya sebagai Memorandum of Action (MOA), tak lagi Memorandum of Understanding (MOU).




"Yang kita tandatangani ini adalah Memorandum of Action, karena kita harus memasuki langkah-langkah aksi," ujar Rudiantara di Hall Basket GBK, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Disampaikan Rudiantara, setiap harinya Kominfo selalu melaporkan hoax-hoax yang tersebar di masyarakat, tentunya itu yang tersiar di dunia maya. Laporan itu juga disertakan penjelasan dan fakta sesungguhnya.

Selain itu, Kominfo juga baru saja memperkenalkan program yang dinamakan Lambe Hoaks, di mana sosok Miss Lambe Hoaks jadi ikon dari program audio visual.

Agar lebih tersampaikan lagi ke hilirnya, sebagaimana dikatakan Menkominfo, pemerintah akan menggandeng kelompok-kelompok yang memiliki tujuan untuk turut meredam peredaran informasi palsu di tengah-tengah masyarakat.

"Dalam waktu dekat, kita akan push informasi hoax ini, terutama yang sudah terverifikasi, kepada grup-grup masyarakat yang punya consern terhadap hoax. Sehingga, kelompok masyarakat turut membantu memviralkan (bantahan-red) hoax yang terjadi, yang akan timbul alert di masyarakat yang lebih dini lagi terhadap hoax," tuturnya.

Permintaan Bawaslu dan KPU

Seperti kerja sama pada Pilkada Serentak 2018, Kominfo juga membuka jalur khusus pelaporan langsung dari Bawaslu dan KPU mengenai penemuan mereka yang berhubungan dengan hoax pilpres 2019.

"Kalau berkaitan dengan pemilu, di mana Bawaslu mengatakan bahwa (konten-red) ini harus di-take down dengan alasan apapun, itu sama prosedur yang kita lakukan tahun Pilkada 2018, jadi saya nurut saja. Kalau Bawaslu minta di-take down, ya di-take down itu untuk akun, sementara situs ya diblok," tutur Menkominfo.

"Itu untuk penindakan. Dari sisi pencegahan, kita akan lebih proaktif, kita akan setiap hari lakukan crawling, setiap hari laporan mengenai mana yang hoax mana yang tidak. Karena kita juga tidak boleh hanya menyatakan ini hoax, tapi harus diberikan hoax, ini hoax atau bukan karena apa?," sambungnya.


Tonton video: Tak Mau Kalah dengan Akun Gosip, Kominfo Bikin Lambe Hoaks

[Gambas:Video 20detik]



Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, bilamana konteksnya berkaitan dengan pemilu, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mengkaji, apakah konten tersebut termasuk dalam pelanggaran pemilu atau bukan.

"Kalau memenuhi kualifikasi pelanggaran pemilu, maka kami merekomendasi kepada Kominfo dan platform (media sosial) yang ada di Indonesia untuk segera melakukan take down," kata Abhan.

Komitmen Medsos

Meski tak hadir di penandatanganan MOA pada kali ini, Rudiantara mengatakan bahwa perusahaan penyedia layanan media sosial dikatakan turut berkomitemen dalam menangkal hoax di masing-masing platform, khususnya soal Pilpres 2019.




"Semua (media sosial) diajakin, seperti pada tahun 2018," jawab Rudiantara mengenai media sosial yang berkomitmen dalam menangkal hoax ini.

"Mereka (media sosial) akan lebih cepat lagi (menangkal hoax) yang berkaitan dengan pemilu. Apalagi platform sudah mulai memperbaiki diri yang tak hanya soal pemilu, tapi mengurangi viralnya, misalnya mengurangi penyebaran hoax di WhatsApp yang sudah mengurangi fitur forward jadi lima kali. Itu salah satu aktivitas yang dilakukan oleh platform," pungkasnya.


(rns/krs)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed