Dicari: Pejabat Rakyat yang Melek Telekomunikasi

Jakarta - Menanggapi informasi pergantian Dirjen Postel, penggiat internet Onno W. Purbo berkomentar, orang yang diberi wewenang semestinya pejabat rakyat yang berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada presiden, pada operator maupun partai. Seperti email yang diterima detikinet Rabu (6/4/2005), Onno juga berharap agar orang yang kelak menjabat Dirjen Postel adalah pejabat yang bisa memenuhi aspirasi rakyat, khususnya masyarakat teknologi informasi (TI) di Indonesia. "Tapi saya nggak yakin ada yang bisa memenuhi aspirasi saya," katanya setengah bercanda. Meski bernada pesimis, Onno tampaknya masih menaruh harapan agar pengganti Dirjen Postel memiliki pengetahuan dan manajemen yang baik di bidang TI dan telekomunikasi."Saya cuma berharap siapapun Dirjennya harus bisa menyambungkan semua sekolah Indonesia ke internet, bisa membebaskan RT/RW-net dari izin, mampu membebaskan 5,2 GHz dan 5,8 GHz dari izin, dan membebaskan VoIP Rakyat," katanya.Pengamat Telematika Heru Sutadi juga berkomentar, menurutnya posisi ini seharusnya dipegang oleh orang yang tahu banyak tentang telekomunikasi. Orang itu juga harus punya visi, misi dan strategi ke depan untuk mengembangkan industri telekomunikasi di Indonesia.Menurut Heru, meski banyak kemajuan yang dicapai, hingga saat ini kita masih dipenuhi semisal masalah teledensitas, regulasi yang tidak konsisten dan tidak berpihak pada publik. "Adalah hal yang aneh jika Dirjen Postel nantinya akan dipegang oleh orang pertanian misalnya," tegas Heru.Heru juga berharap, agar terjadi pergantian tongkat estafet, perlu kiranya diberi kesempatan pada generasi yang lebih muda. Ini penting untuk mengisi posisi-posisi yang ada. (nks/)