Akan Ada 'Linus Torvalds' Indonesia?

Jakarta - CompTIA mengkhawatirkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap SDM di Indonesia bisa berdampak kerugian besar. "Siapa tahu akan ada Linus Torvalds baru dari Indonesia." Pernyataan itu disampaikan oleh Michael R. K. Mudd, Direktur Kebijakan Publik Computing Technology Industry Association (CompTIA) Asia Pasifik. Computing Technology Industry Association (CompTIA) adalah organisasi yang memayungi beberapa vendor teknologi. Organisasi ini dikenal juga dengan sertifikasi dalam bidang teknologi informasi (TI).Seperti Australia yang banyak menciptakan penemuan-penemuan baru, Michael meyakini bahwa Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama hebat. Indonesia memiliki potensi besar dalam menyediakan tenaga kerja TI mengingat jumlah penduduknya yang cukup besar. Menurut Mudd, Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan India dari segi sumber dayanya. "Siapa yang menyangka saat ini India begitu memegang peranan penting dalam dunia TI. Padahal 20 tahun yang lalu, India bukan apa-apa di sektor TI," ujar Mudd pada detikinet di Hotel Le Meridien Jakarta, baru-baru ini.Mudd memberikan contoh kemampuan India dalam menyediakan tenaga kerja bidang TI. Kemampuan yang menjadikan India sebagai negara yang dikenal sebagai penghasil tenaga kerja TI ke seluruh dunia.Mudd menyarankan agar pemerintah Indonesia lebih menghargai sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan perhatian dan penghargaan. Hal itu menurutnya perlu dilakukan agar SDM di Indonesia tidak kabur ke negara lain cuma karena perbedaan pendapatan. Padahal SDM tersebut sangat diperlukan untuk memajukan TI di Indonesia. "Siapa tahu akan ada Linus Torvalds baru dari Indonesia," ujar Mudd sambil tersenyum.Ketika detikinet menceritakan prestasi coder Indonesia yang berhasil menjuarai kompetisi 'Google Code Jam', Mudd langsung merespon dengan antusias. "Itu dia, seperti itu yang saya maksudkan. Apa yang SDM Indonesia butuhkan sekarang ialah kesempatan," tandas Mudd.Dari Tender Sampai e-GovMudd juga memprihatinkan praktek tender di Indonesia yang tidak kompetitif. Pemerintah selaku pembuat kebijakan dirasakannya kurang memberikan kesempatan pada perusahaan yang kalah tender, yang notabene perusahaan yang 'kurang dianggap' oleh pemerintah. Pemenang tender, lanjut Mudd, biasanya sudah bisa diketahui karena kedekatannya dengan orang-orang pemerintahan. Menurut Mudd, pemerintah seharusnya bersikap netral dalam proses tender.Belum lagi calon peserta yang ingin mengikuti tender diharuskan untuk memperlihatkan source code mereka. Mudd berpendapat hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan merugikan calon peserta tender karena mereka harus membuka rahasia perusahaannya.Mudd juga beranggapan bahwa birokrasi di Indonesia terlalu banyak dan tidak efisien. Ia menyarankan pemerintah untuk membuat kebijakan dengan menyediakan layanan publik seperti e-government. Layanan yang dimasksud adalah yang membuat warga dapat dengan mudah melewati birokrasi yang banyak dikeluhkan. "Kenapa mesti repot, harusnya dengan e-government kita bisa membuat proses pengurusan paspor dan visa layaknya transaksi dengan ATM," ujar Mudd. CompTIA juga menawarkan diri dengan pemerintah untuk dapat bekerja sama dalam mengembangkan e-government di Indonesia. "Pemerintah adalah komponen penting, karena mereka berwenang untuk membuat kebijakan. Kebijakan yang baik dalam bidang TI akan mendorong pertumbuhan TI yang lebih baik," kata Mudd. (wsh/)