Rabu, 31 Jan 2018 13:22 WIB

Jelang Pilkada 2018, Google Cs Sepakat Berantas Hoax

Agus Tri Haryanto - detikInet
Suasana acara. Foto: Agus Tri Haryanto/inet Suasana acara. Foto: Agus Tri Haryanto/inet
Jakarta - Platform layanan berbasis internet mulai dari Google, Facebook, Twitter, Telegram, BBM, Line, Bigo Live, Live Me, dan MeTube satu suara dalam aksi memberantas hoax yang bertebaran di internet.

Para perusahaan teknologi tersebut menandatangani nota kesepakatan aksi dengan Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Manajemen dan Pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2018 & deklarasi internet Indonesia bebas hoax dalam Pilkada 2018.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan nota kesepakatan ini bertujuan mendukung kegiatan pemilu dalam melindungi pemilu dari hoax. Sehingga hak pemilih dapat menerima informasi yang benar terwujudkan.

"Atas dasar itu, Bawaslu, KPU, Kementerian Kominfo serta platform internet untuk mulai aksi menangkal berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, dan konten negatif di internet dalam penyelenggaran pilkada 2018," ujar Abhan dalam sambutannya di halaman parkir Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Kesepakatan ini dilakukan agar dapat menciptakan pesta demokrasi yang berimbang, menarik, dan membangkitkan kreatifitas banyak orang. Begitu harapan yang diucapkan Abhan mengenai aksi bersama berantas konten negatif di dunia maya.

Jelang Pilkada 2018, Google Cs Sepakat Berantas Hoax Suasana penandatanganan. Foto: Agus Tri Haryanto/inet


"Sehingga proses Pilkada terlindungi dari konten negatif dengan baik," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan aksi bersama ini bertujuan untuk memerangi hoax dalam proses Pilkada di tahun 2018.

"Dunia maya ini bukan hanya tempat negatif tapi juga tempat positif bagi kita. Ada sembilan penyelenggara sistem elektronik mendukung aksi ini. Saya tugasnya di belakang, kalau Bawaslu di depan. Saya sampaikan kepada platform elektronik, kalau ada akun yang melanggar aturan berkaitan pilkada, tolong dilakukan take down," tuturnya. (agt/fyk)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed