Duit USO Buat Startup, Bos Smartfren: Tak Masalah, Asalkan..

Jakarta - Pemerintah berencana mengalokasikan dana Universal Service Obligation (USO) untuk membesarkan startup lokal. Bos Smartfren pun buka suara atas rencana tersebut.

"Kita harus melihat perkembangan ekonomi dari seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah punya keinginan setara di setiap daerah," kata Direktur Utama Smartfren Telecom Merza Fachys.

Karena itu pemerintah melakukan segala upaya, termasuk bagaimana mengembangkan ekonomi yang sifatnya belum formal tapi memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain besar, salah satunya startup.

Di berbagai daerah, kita dapat menemukan banyak startup yang menarik. Tapi karena keterbatasan infrastruktur mereka tidak dapat berkembang besar.

Inilah kemudian Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk mendukung percepatan infrastruktur di berbagai daerah. Agar ekonomi daerah dapat cepat tumbuh.

Merza Fachys, Dirut Smartfren Foto: Achmad Rouzni Noor II/detikINET

"Kementerian PU membangun jalan. Nah, Kominfo membangun jaringan," kata Merza saat ditemui usai acara soft launching Plug and Play Indonesia yang berlangsung di Tugu Kuntskring Palace, Jakarta, Senin (14/11/2016).

Kominfo kemudian menawarkan kepada para operator telekomunikasi untuk membangun infrastruktur jaringan di suatu daerah. Bilamana operator tidak ada yang sanggup, maka pembangunananya menggunakan dana USO.

"Jadi USO masuk ke area-area di mana diyakini di situ akan banyak pemain startup yang membuat ekonomi tumbuh," papar Merza.

Dilanjutkannya, jika dana USO digunakan untuk membiayai startup tidak masalah. Asalkan startup tersebut bergerak di bidang teknologi.

"Harus dipilih lagi. Startup ICT boleh saja. Jangan sampai, misalnya di bidang (musik) metal, kan lain," kata pria berkumis ini.

Namun sebelum itu dilakukan, Merza menyarankan untuk lebih fokus pada mengidentifikasi area. Selain itu merampungkan revisi regulasi USO. Agar semuanya lebih jelas.

"Dananya untuk apa? Kalo membuat venture kan sudah ada petugasnya. Kalo untuk memodali startup belum tentu, bisa jadi untuk tools developmentnya, mulai riset atau pendidikan. Tidak harus modal kerja. Masih panjang, biarkan pemerintah membuat drafnya dulu," pungkas Merza. (afr/rou)