Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
detikInet
Google Maps yang Kadang Membingungkan

Google Maps yang Kadang Membingungkan


Fino Yurio Kristo - detikInet

Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Google Maps sedang menjadi bahasan. Google selaku pembuatnya menuai banjir kritik karena tidak memunculkan Palestina sebagai sebuah negara. Bukan kali ini saja layanan peta online itu menuai kontroversi.

Google menjelaskan bahwa Palestina memang belum pernah muncul sejak Google Maps pertama kali meluncur, tapi mereka tak mengatakan alasannya dengan jelas. "Tak pernah ada label Palestina di Google Maps," sebut raksasa teknologi tersebut.

Google Maps memang kadang membingungkan. Misalnya soal peta Crimea, wilayah yang diperebutkan oleh Ukraina dan Rusia. Di Rusia, pengguna Google Maps melihat Crimea sebagai wilayahnya. Sedangkan di luar Rusia, pengguna Google Maps melihat Crimea sebagai wilayah sengketa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Google mengklaim sebenarnya ingin membuat peta yang sama untuk semua orang, tidak dibedakan karena alasan tertentu. Tapi kadang ada unsur politis atau hukum di mana mereka perlu mematuhi aturan di negara tertentu.

"Kami secara naif sebenarnya mengharapkan bisa memiliki satu peta dunia yang digunakan setiap orang secara sama, namun politik itu memang kompleks," sebut Ed Parsons, Geospatial Technologist Google yang dikutip detikINET dari Guardian, Kamis (11/8/2016).

"Pembuat peta kadang harus merepresentasikan sudut pandang yang berbeda. Kadang juga harus membuat pilihan, peta yang mematuhi hukum lokal atau tidak ada peta sama sekali," ucap seorang pakar perpetaan bernama Steven Feldman.

Beberapa negara punya aturan hukum tegas soal perpetaan negaranya. Misalnya India membuat aturan yang memungkinkan denda sampai 11,5 juta poundsterling bagi siapapun yang mempublikasikan informasi peta yang salah, terutama terkait perbatasannya dengan Pakistan dan China.

Di tahun 2010 bahkan hampir terjadi pertikaian militer saat Google Maps memberikan sedikit wilayah Kosta Rika ke Nikaragua. "Google Maps tidak seharusnya digunakan sebagai referensi untuk memutuskan aksi militer antara dua negara," kata Google ketika itu. (fyk/rns)
TAGS







Hide Ads