Kesalahan Pemerintah: Seluruh Frekuensi GSM untuk Operator

Jakarta - Frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas. Dimana alokasi frekuensi sebetulnya dapat dilakukan berdasarkan:
-. lokasi/wilayah yang sifatnya spatial.
-. band/frekuensi.

Sayangnya, karena keterbatasan teknologi informasi yang ada di pemerintah tampaknya alokasi frekuensi hanya berdasarkan band/frekuensi saja. Khususnya untuk alokasi frekuensi GSM.

Kesalahan fatal pemerintah adalah seluruh alokasi frekuensi GSM sudah dialokasikan ke operator untuk memberikan layanan ke seluruh republik Indonesia. Tidak ada alokasi frekuensi untuk operator desa/operator rakyat.

Konsekuensinya operator selular wajib memberi sinyal sampai ke desa-desa terpencil maupun puncak-puncak gunung yang secara ekonomis tidak menguntungkan.

Masalahnya, jelas terjadi pada wilayah yang tidak ada sinyal, seperti
•Daerah Pedesaan
•Daerah Rural
•Daerah Gunung
•Daerah Perbatasan
•Daerah yang terkena bencana alam.

Apakah Hak Asasi Manusia rakyat desa harus dikorbankan? Beberapa alternatif solusi:
•Perlu kebijakan alokasi frekuensi yang sifatnya spatial berdasarkan wilayah.
•Operator dituntut membangun infrastruktur di wilayah yang tidak menguntungkan.
•Pemanfaatan Universal Service Obligation (yang naga-naganya implementasinya banyak yang menyimpang/tidak berhasil dengan baik katanya).
•Rakyat membangun di wilayah yang tidak ada sinyal. Sesuai dengan peluang yang diberikan oleh UU Telekomunikasi maupun KEPMEN 21/2001.

Di antara pilihan yang ada Open BTS bisa menjadi solusi utama bagi berbagai alternatif yang ada. Jika pemerintah tidak sanggup atau tidak mau pusing, lebih baik berikan ijin pada rakyat untuk membangun sendiri. Berikut alokasi frekuensi yang dikutip dari https://julitra.wordpress.com.








Alternatif Strategi Perjuangan Open BTS

Berdasarkan pengalaman perjuangan pembebasan frekuensi 2.4 GHz yang makan waktu belasan tahun, korban akan banyak berjatuhan jika kita memilih jalan yang sangat frontal untuk mengubah kebijakan. Maklum, atas nama kepentingan negara, para penguasa negeri ini disahkan untuk memobilisasi aparat untuk memberangus rakyat yang 'nakal'.

Pada dasarnya, untuk memenangkan pertempuan modern secara umum dapat dilihat dalam 3 lini, yaitu:
•Bertumpu pada power, kekuasaan, jabatan, kedudukan.
•Bertumpu pada uang, investasi, operator, bisnis, usaha
•Bertumpu pada rakyat, massa

Terus terang Ictwatch.com dan komunitas tidak mempunyai power dan uang, oleh karenanya mereka mau tidak mau dan tidak ada pilihan harus bertumpu pada rakyat dan massa. Dalam bahasa kerennya 'People's Power'.

Strategi taktis untuk menggalang massa yang besar dengan dana seminimal mungkin adalah memandaikan rakyat secara swadaya masyarakat. Ini adalah jalan yang paling aman, paling elegan kaum penguasa, aparat bahkan operator akan segan pada mereka yang mengambil jalur ini.

Langkah real yang sederhana antara lain adalah:
•Membuat/mendukung artikel, e-book, buku, wiki tentang Open BTS.
•Memberikan roadshow/workshop di daerah, kampus, sekolah.
•Partisipasi aktif di talkshow di media cetak, online, radio, televisi tentang regulasi telekomunikasi khususnya Open BTS.
•Partisipasi aktif di berbagai forum online, mailing list, twitwar sekitar regulasi telekomunikasi dan Open BTS.
•Ictwatch.com dan komunitas mendukung mereka yang ingin kerja praktek, PKL tentang Open BTS
•Ictwatch.com. memberikan tempat dan dukungan Tugas Akhir mahasiswa di base camp Ictwatch.com.
•Ictwatch.com dan komunitas mendukung mereka (perorangan/Pemda) yang ingin melakukan trial/uji lapangan Open BTS.
•Bekerja sama dan mendukung dengan lembaga pemerintah yang mau mendukung Open BTS seperti Kementerian Ristek.

Bukan mustahil jika ini dilakukan dengan konsisten dalam waktu 1-2 tahun kita akan mulai melihat SDM Open BTS semakin banyak. Ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan industri peralatan telekomunikasi maupun operator telekomunikasi di Indonesia kemudian hari.

Tidak banyak negara di dunia yang mengadopsi teknologi Open BTS untuk memberdayakan rakyat kecil agar`dapat membangun jaringan Telkom sendiri. Solusi ini jelas-jelas memungkinkan dikembangkannya jaringan selular yang sangat merakyat yang memenuhi Hak Asasi Manusia terutama di negara berkembang.

Bukan mustahil jika suatu hari ini konsep Open BTS dapat diterima, kita akan melihat banyak sekali operator kecil di pedesaan dan Indonesia akan menjadi panutan dunia dalam mengembangkan Telkom Rakyat (People's Telco).

Bukan mustahil jika dunia pun belajar pada kita, bangsa Indonesia. Hanya mereka yang berpikiran picik yang akan menghalangi langkah pemandaian bangsa Indonesia. Merdeka!!!


*) Penulis, Onno W. Purbo, adalah penggiat teknologi informasi dan internet di Indonesia.


(ash/ash)