"Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol internet, jangan sampai seperti Tunisia dan Libya yang gagal dalam mengontrol media sosial seperti Facebook dan Twitter, sehingga terjadi pergolakan di negerinya," jelas Tifatul.
Hal itu disampaikannya usai Pembukaan Roadshow Sosialisasi Internet Sehat dan Aman di SD Menteng 03, Jalan Cilacap nomor 5, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dahulu itu kontrol terhadap pemerintah dilakukan melalui DPR, tapi sekarang kontrol dan kritisi terhadap pemerintah sudah ramai dilakukan melalui media sosial. Mereka (masyarakat) memang bebas mengeluarkan pendapat, tapi harus bertanggung jawab," tuturnya.
(ndr/wsh)