Blokir Internet, Pemerintah Harus Libatkan Masyarakat

Jakarta - Titah pemerintah untuk memblokir akses pornografi di internet mendapat dukungan. Namun dengan catatan harus dilakukan dengan mekanisme yang bijaksana dan tepat, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Ketua Komisi Tetap Bidang Teknologi Informasi Kamar Dagang Industri (Kadin) Sylvia W Sumarlin yang setuju atas pemblokiran ini menyarankan pemerintah agar menyediakan file digital untuk daftar situs-situs porno yang harus diblokir.

Sehingga, para penyelenggara jasa internet maupun instansi-instasi lain yang ingin mengamankan jaringannya punya akses terhadap file digital tersebut agar bisa memblokirnya secara lokal.

Masyarakat pun, menurutnya, bisa berpartisipasi melaporkan situs-situs porno yang ada ke pemerintah untuk dimasukkan ke database di digital file tersebut.

"Jadi, tugas pemblokiran melibatkan pemerintah dan masyarakat. Wadahnya tetap harus di pemerintah supaya pemblokiran itu seragam dan merata," jelas Sylvia kepada detikINET, Rabu (21/7/2010).

Ia pun menegaskan, untuk membuat sukses program ini, pemerintah memang sudah waktunya mempunyai Internet Exchange sendiri yang menjalankan filter internet.


(rou/wsh)