Seperti dikatakan oleh Division Manager Hitachi, Takashi Kai dalam sesi presentasinya di acara e-Indonesian Initiative V di Aula Timur ITB, Rabu (5/5/2010). Selama ini biaya kesehatan masyarakat Jepang cukup besar tiap tahunnya.
"Pada tahun 2004, pemerintah Jepang mengucurkan dana sebesar 32,1 trilyun yen. Dan sekarang sudah dua kali lipatnya," paparnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana informasi ini bisa disharing? Dengan nomer identitas nasional, semua data milik masyarakat tercatat. Termasuk riwayat kesehatannya. Dan data ini yang kemudian akan disambungkan ke data kesehatan. Sehingga masyarakat bisa memantau kesehatannya," kata dia menjelaskan.
Kai mencontohkan program e-Health yang sudah diterapkan di Jepang. Dalam program yang bernama HALSMA Diet, masyarakat bisa memonitor kesehatannya. Riwayat
kesehatannya yang selama ini tercecer di banyak tempat, bisa terkumpul dan diakses sendiri.
"Selama ini data kesehatan selalu tercecer. Di rumah sakit A, dokter B dan dimana-mana. Dengan adanya ini, kita bisa dengan mudah mengetahui riwayat kesehatan kita. Tapi kayaknya program diet ini tidak cocok buat Indonesia. Karena saya lihat orang Indonesia tubuhnya kurus-kurus. Tidak seperti di negara-negara maju macam Jepang, Amerika dan lainnya yang tambun-tambun," katanya berseloroh.
Jepang sendiri baru akan memulai mengimplementasikan e-Goverment pada tahun ini. Padahal infrastrukturnya sediri sudah dibangun sejak tahun 2001.
(afz/ash)