Pemerintah Sulit Lepas dari Software Proprietary

Jakarta - Meski telah bergerilya mencanangkan kampanye penggunaan software Open Source di berbagai instansi, pemerintah sepertinya masih sulit terlepas dari jeratan aplikasi proprietary.

Hal tersebut diutarakan Ketua Umum Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), Betti Alisjahbana dalam jumpa pers yang digelar di kantor sekretariat AOSI.

"Memang untuk sekarang kini pemerintah belum bisa menggunakan aplikasi Open Source sepenuhnya, hal tersebut dikarenakan beberapa aplikasi terkait belum bisa menggunakan Open Source," tuturnya pada jumpa pers yang digelar di Kali Bata, Jakarta, Rabu (21/10/2009).

Minimnya sumber daya manusia yang kurang mengerti akan Open Source di lembaga pemerintahan juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab belum ratanya penggunaan aplikasi bersistem terbuka itu. Untuk menanggulangi masalah tersebut, AOSI telah diminta untuk memberikan pelatihan ke berbagai instansi pemerintah.
 
Memang AOSI bersama dengan Kementerian Negara Ristek dan Depkominfo makin gencar menyuarakan ajakan menggunakan Open Source. Bahkan, AOSI mengatakan telah memberikan ribuan komputer yang sudah menggunakan aplikasi Open Source ke berbagai sekolah.

"Komputer eks kantor yang jumlahnya hingga ribuan, telah kami pasangkan aplikasi Open Source dan diberikan ke sejumlah sekolah yang belum memiliki komputer," tambah Betti.
(eno/ash)