Tes Kelayakan, Pakar TI Perlu Audit Tabulasi Pemilu

Jakarta - Kacaunya tabulasi pemilu legislatif menimbulkan kekhawatiran hal serupa akan terulang di pilpres. Agar itu tak terjadi, tabulasi pileg perlu diaudit oleh para pakar TI untuk mencari solusi ke depan.

"Tabulasi ini kan kacau. Khawatirnya ini akan terulang di pilpres. Karena itu tabulasi KPU perlu diaudit oleh para pakar IT dari kampus-kampus seperti ITB, UGM, dan lain-lain," ujar praktisi TI dari ITB Dedy Syafwan, Senin (20/4/2009) malam.

Menurut Dedy, audit yang dimaksud bukanlah audit formal menyangkut penggunaan keuangan, melainkan audit oleh para pakar tentang kelayakan penggunaan teknologinya. Elemen yang perlu diaudit seperti jaringan, software, SDM, dan lain-lain.

"Harapannya, untuk TI pilpres benar-benar sudah didukung oleh seluruh komponen TI di seluruh Indonesia. Tanpa adanya dukungan moril ini, TI pilpres akan sulit bagi KPU," tutur Dedy.

Bentuk konkret audit itu, lanjut dia, berupa seminar 2-3 hari yang melibatkan para pakar TI dari seantero negeri. Mereka dikumpulkan untuk memberi masukan agar TI pilpres bisa berjalan lancar.

"Misalnya jika ICR yang terbukti gagal tidak bisa dipakai lagi, lantas solusi dari pakar seperti apa," ujarnya memberi contoh.

Intelligent Character Recognition (ICR) merupakan teknologi yang digunakan KPU untuk tabulasi pileg. Dengan teknologi ini, hasil scanning formulir C1-IT yang merupakan rekapitulasi perolehan suara di TPS ditafsirkan ke dalam bentuk angka dan huruf,kemudian dikirim ke pusat dan ditayangkan di tabulasi.

Dengan audit yang berbentuk seminar ini, imbuh Dedy, diharapkan muncul solusi bagi TI KPU yang sudah berwujud cetak biru (blueprint) yang bisa dijadikan pedoman bagi KPU. "Inilah yang harus dikerjakan untuk pilpres sehingga tidak terjadi kasus seperti di pileg," tandas Dedy.

(sho/faw)