.webp)
Pegawai pemerintah pusat di China, sampai PNS di daerah maupun karyawan BUMN, mulai dilarang menggunakan iPhone di tempat kerja. Belum jelas alasan China melarang iPhone ini, tapi dampaknya sudah terasa.
Perintah ini diduga datang langsung dari kalangan elit pemerintah China. "Ini harusnya datang dari kalangan sangat top. Soalnya ini keputusan besar yang berpotensi berimbas pada banyak karyawan Apple di China dan mengirim pesan pada Amerika serta perusahaan multinasional lain," cetus Willy Lam, pengamat dari Jamestown Foundation.
Dikutip detikINET dari Al Jazeera, Amerika Serikat dan China belakangan ini memang telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan ekonomi mereka satu sama lain. Kedua belah pihak semakin memprioritaskan kekhawatiran terhadap keamanan nasional dibandingkan investasi dan perdagangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan China sendiri dalam melarang iPhone untuk pegawai pemerintahan, mungkin salah satunya adalah balas dendam terkait tindakan AS yang belakangan sering membatasi akses teknologi ke perusahaan China.
Berbarengan dengan pelarangan itu, Huawei meluncurkan Mate 60 Pro yang punya chip 7nm serta banyak komponennya dibuat di dalam negeri. Jadi selain balas dendam, China sepertinya ingin unjuk gigi bahwa teknologi domestiknya semakin bisa diandalkan.
"Beijing telah meningkatkan upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing dan mendukung perusahaan-perusahaan dalam negeri, termasuk Huawei yang berbasis di Shenzhen. Bank of America menyebut timing yang menarik dari pelarangan iPhone mengingat peluncuran Mate 60 Pro baru-baru ini," sebut Al Jazeera.
Menurut sumber, alasan yang dikemukakan pada PNS China mengenai pelarangan iPhone adalah terkait keamanan. "Kami diberitahu bahwa badan keamanan AS dapat mengontrol perangkat Apple melalui celah keamanan. Targetnya tidak hanya orang-orang militer tapi juga personel penting di semua lapisan masyarakat," sebut seorang PNS di China.
Dampaknya sendiri bisa cukup besar bagi Apple karena China memiliki lebih dari 150.000 perusahaan milik negara, yang mempekerjakan lebih dari 56 juta orang pada tahun 2021.
(fyk/fay)
