India menuduh Xiaomi melanggar undang-undang valuta asing (valas). Uang sebanyak 55,51 miliar rupee atau sekitar Rp 10,5 triliun disita.
Dikutip dari Bloomberg, Selasa (2/5/2022), Badan Anti-Pencucian Uang India mengambil alih rekening bank Xiaomi Technology India di bawah ketentuan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. Direktorat Penegakan menyebutkan bahwa unit lokal perusahaan mengirimkan uang ke tiga entitas berbasis asing yang memiliki hubungan dengan Xiaomi, dengan salah mengklaim bahwa itu untuk pembayaran royalti.
"Xiaomi India mendapatkan perangkat seluler yang sepenuhnya diproduksi dan produk lainnya dari pabrikan di India," kata pihak Direktorat Penegakan dalam sebuah pernyataannya. "Perusahaan juga memberikan informasi yang menyesatkan kepada bank saat mengirimkan uang ke luar negeri."
Menanggapi laporan ini, Xiaomi membantah adanya penyitaan aset di India. Mereka punya alasan bawah pembayaran royaltinya dapat dibenarkan dan pernyataannya kepada lembaga keuangan telah akurat.
"Semua operasi kami secara tegas mematuhi hukum dan peraturan setempat," kata Xiaomi India dalam posting Twitter-nya. "Pembayaran royalti yang dilakukan Xiaomi India ini adalah untuk teknologi dan IP berlisensi yang digunakan dalam produk kami versi India. Ini adalah pengaturan komersial yang sah untuk Xiaomi India untuk melakukan pembayaran royalti tersebut."
Perusahaan tidak mengatakan langkah apa yang akan diambil selanjutnya atau apakah akan beralih ke tindakan hukum untuk merebut kembali asetnya.
"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan otoritas pemerintah untuk mengklarifikasi kesalahpahaman apa pun," katanya.
Seperti diketahui India telah mengambil tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di negara itu sejak pasukan dari kedua negara bentrok pada tahun 2020.
India memasukkan lebih dari 200 aplikasi seluler ke daftar hitam yang dibuat oleh developer asal China, termasuk layanan belanja dari Alibaba Group Holding Ltd. dari ByteDance Ltd. dan aplikasi yang digunakan pada ponsel Xiaomi.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengunjungi rekannya, Subrahmanyam Jaishankar, untuk pertama kalinya sejak ketegangan perbatasan meletus dalam upaya untuk mengatur ulang hubungan. "Saya akan menggambarkan situasi kita saat ini sebagai pekerjaan yang sedang berjalan," kata Jaishankar saat itu.
