Apalagi keputusan tersebut dilakukan demi menciptakan praktis bisnis yang bersih, adil dan transparan. Adapun yang masuk dalam impor berisiko tinggi, meliputi produk tekstil, elektronik, dan produk konsumsi secara borongan.
Menurut Adrie R. Suhadi, Country Manager MBG Lenovo Indonesia, dibentuknya satgas impor berisiko tinggi bisa menekan masuknya ponsel ilegal, atau yang kerap disebut ponsel Black Market (BM). Pasalnya peredaran ponsel BM sangat merugikan, baik untuk negara maupun masyarakatnya langsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, keputusan pemerintah ini diyakini Adrie juga akan menguntungkan industri dalam negeri. Sebab dengan hadirnya satgas impor berisiko tinggi, pasokan barang ilegal bisa ditekan. Sehingga masyarakat akan sepenuhnya menggunakan produk-produk industri dalam negeri.
"Impact-nya ke kami (industri dalam negeri โred)akan menguntungkan. Karena kami jadi merasa kompetisi jadi makin fair," imbuhnya.
Adrie juga menegaskan kalau sejauh ini belum ada ponsel-ponsel bikinan Lenovo maupun Motorola yang melalui jalur BM yang dipasarkan di Indonesia. Pun kalau ada, jumlahnya sangat kecil sekali.
"Kami menghimbau masyarakat lebih sadar untuk tidak menggunakan barang ilegal," ajak Adrie.
Kementerian Keuangan telah merancang satgas penertiban impor berisiko tinggi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan taktis operasional. Satgas ini diketuai oleh Menteri Keuangan (Menkeu), melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepolisan Republik Indonesia (RI), Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Kementerian Perdagangan, Kepala KSP, dan Kepala PPATK. (yud/asj)