Minggu, 06 Ags 2017 07:59 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Impor, Motorola: Kami Dukung

Yudhianto - detikInet
Adrie R. Suhadi, Country Manager MBG Lenovo Indonesia (Yudhianto/detikINET) Adrie R. Suhadi, Country Manager MBG Lenovo Indonesia (Yudhianto/detikINET)
Jakarta - Motorola mendukung dibentuknya satuan tugas (satgas) penertiban impor berisiko tinggi oleh pemerintah.

Apalagi keputusan tersebut dilakukan demi menciptakan praktis bisnis yang bersih, adil dan transparan. Adapun yang masuk dalam impor berisiko tinggi, meliputi produk tekstil, elektronik, dan produk konsumsi secara borongan.

Menurut Adrie R. Suhadi, Country Manager MBG Lenovo Indonesia, dibentuknya satgas impor berisiko tinggi bisa menekan masuknya ponsel ilegal, atau yang kerap disebut ponsel Black Market (BM). Pasalnya peredaran ponsel BM sangat merugikan, baik untuk negara maupun masyarakatnya langsung.

"Kalau ada (peredaran) barang illegal, berapa besar kerugiannya. Investasi untuk negara juga berkurang. Cara ini (satgas impor berisiko tinggi -red) juga melindungi negara dari masuknya barang-barang berbahaya. Oleh karenanya kami mendukung sepenuhnya keputusan ini. Kita lihat ke depannya," ujar Adrie, di Ubud, Bali.

Di sisi lain, keputusan pemerintah ini diyakini Adrie juga akan menguntungkan industri dalam negeri. Sebab dengan hadirnya satgas impor berisiko tinggi, pasokan barang ilegal bisa ditekan. Sehingga masyarakat akan sepenuhnya menggunakan produk-produk industri dalam negeri.

"Impact-nya ke kami (industri dalam negeri –red)akan menguntungkan. Karena kami jadi merasa kompetisi jadi makin fair," imbuhnya.

Adrie juga menegaskan kalau sejauh ini belum ada ponsel-ponsel bikinan Lenovo maupun Motorola yang melalui jalur BM yang dipasarkan di Indonesia. Pun kalau ada, jumlahnya sangat kecil sekali.

"Kami menghimbau masyarakat lebih sadar untuk tidak menggunakan barang ilegal," ajak Adrie.

Kementerian Keuangan telah merancang satgas penertiban impor berisiko tinggi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan taktis operasional. Satgas ini diketuai oleh Menteri Keuangan (Menkeu), melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepolisan Republik Indonesia (RI), Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Kementerian Perdagangan, Kepala KSP, dan Kepala PPATK. (yud/asj)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed