DI Yogyakarta Raih Predikat Provinsi Pendorong Ekonomi Digital

Apresiasi Konektivitas Digital 2026 oleh Bakti Komdigi dan Detikcom, diselenggarakan untuk memberikan panggung bagi individu, komunitas, hingga institusi yang berperan nyata dalam memperkuat konektivitas dan literasi digital di daerahnya masing-masing.

Dalam malam penganugerahan yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jumat (17/4/2026), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinobatkan sebagai pemenang Provinsi Pendorong Ekonomi Digital.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki pendekatan unik dalam mendorong ekonomi digital dengan mengawinkan teknologi modern dan nilai-nilai budaya melalui konsep Jogja Smart Province (JSP).

Visi Gubernur DIY adalah mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pembangunan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi, yang dijabarkan dalam misi mereformasi kalurahan agar lebih inklusif, memberdayakan kawasan selatan melalui dukungan infrastruktur dan peningkatan SDM, meningkatkan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, serta melestarikan lingkungan dan warisan budaya.

JSP, berlandaskan Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2024, menjadi rencana induk pengembangan ekosistem digital dengan enam dimensi (Smart Branding, Smart Government, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment) berbasis integrasi data untuk pengambilan keputusan.

Implementasi kebijakan diwujudkan melalui SiBakul Jogja sebagai market hub digital UMKM yang mencakup pendataan, klasterisasi, pembinaan, kurasi, pemasaran digital, serta subsidi ongkir, pemberian akses internet untuk klaster UMKM, UMKM difabel dan tempat wisata, pendampingan e-bisnis, literasi digital berkelanjutan, bantuan bandwidth untuk desa/kalurahan, penyediaan coworking space Diskominfo sebagai Pusat Literasi Digital, Jogjakarta Creative Hub, serta pemanfaatan APBD dan Dana Keistimewaan untuk digitalisasi budaya dan ekonomi kreatif.

Penguatan regulasi didukung melalui Perda dan Pergub terkait industri kreatif, kewirausahaan, TIK, SPBE, Pembinaan Usaha Kecil, serta pembentukan TP2DD untuk mendorong elektronifikasi transaksi. Secara kelembagaan, Diskominfo DIY menjadi leading sector, didukung PLUT-KUMKM, kolaborasi komunitas dan perguruan tinggi, TP2DD bersama Bank Indonesia dan BPD DIY, serta kerja sama dengan Badan Otorita Borobudur untuk destinasi wisata digital. Indeks Literasi Digital DIY menduduki peringkat ke-1.

Dampak dan Capaian

DIY menempati peringkat ke-5 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 dengan skor 51,13, melampaui rata-rata nasional 44,53, didukung infrastruktur digital kuat (69,73) dan kompetensi digital masyarakat. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,49%, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Jawa, dengan kontribusi sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 0,64%, serta proyeksi 2026 di kisaran 5,1-5,9% berbasis penguatan konektivitas digital.

Ekosistem kreatif ditandai lebih dari 7.500 permohonan HKI pada 2025, didominasi hak cipta (5.537) dibanding merek (1.668). Digitalisasi UMKM juga masif dengan 987.737 merchant QRIS (59% usaha mikro) dan 980.591 pengguna, serta nilai transaksi QRIS mencapai Rp41,09 triliun per September 2025, tumbuh 237,19% yoy.

DIY juga menjadi pionir QRIS TAP berbasis NFC pada Trans Jogja dan QRIS Andong Wisata di Malioboro, memperluas inklusi keuangan hingga sektor tradisional. Data BPS DIY Februari 2026 menunjukkan kontribusi signifikan sektor yang terintegrasi platform digital seperti akomodasi, makan minum, dan industri pengolahan terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Keberlanjutan dan Ekosistem

Keberlanjutan ekosistem digital DIY dijaga melalui pelembagaan SiBakul sebagai sistem berkelanjutan dengan layanan logistik gratis dan market hub digital seperti percepatan SPBE untuk tata kelola efisien dan transparan serta perluasan infrastruktur fiber optic hingga desa/kalurahan dan sekolah melalui program Free Wi-Fi publik. Pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan kolaboratif bersama Kementerian Komdigi, perguruan tinggi, komunitas startup, AI, animasi, komik, UMKM, MASDJO, dan PAIJO, literasi digital rutin bagi pelaku usaha tradisional serta optimalisasi creative hub sebagai ruang inkubasi startup dan kreator konten.

Keberlanjutan juga diperkuat melalui sinergi pentahelix bersama Bank Indonesia dan BPD DIY dalam program "Jogja QRIStimewa", kerja sama dengan Google, Shopee, dan Grab untuk pelatihan UMKM agar naik kelas dan bersaing global, serta kemitraan akademisi dalam riset kebijakan berbasis data, sehingga ekosistem digital DIY terbangun secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa Jogja Smart Province (JSP) merupakan program strategis yang telah dikembangkan secara bertahap sejak 2017 dan kini memasuki fase kedua dengan pendekatan yang lebih matang.

Jika pada fase awal program difokuskan pada digitalisasi keistimewaan daerah, maka pada fase kedua (2022-2027) terjadi pergeseran paradigma menuju pembangunan ekosistem yang berpusat pada manusia (human-centric ecosystem), di mana teknologi tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan alat untuk menyelesaikan persoalan riil masyarakat.

Hingga memasuki tahun keempat fase kedua, capaian program telah mencapai sekitar 80 persen dari total 168 inisiatif yang ditargetkan. Namun demikian, pemerintah daerah mulai menggeser fokus dari sekadar pencapaian output menuju pengukuran dampak nyata, dengan mengumpulkan umpan balik langsung dari masyarakat terkait manfaat yang dirasakan dari berbagai layanan digital.

Salah satu temuan penting di lapangan adalah pemanfaatan teknologi untuk mendukung tata kelola data yang lebih terintegrasi, khususnya dalam penanganan kemiskinan. Melalui platform Menunggal Raharja, pemerintah berupaya mengatasi persoalan data yang sebelumnya tersebar dan tidak terstandarisasi. Integrasi data ini memungkinkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran serta mengurangi potensi kesalahan penerima manfaat, baik yang tidak terdata maupun yang menerima bantuan ganda.

Di sektor ekonomi digital, program seperti SiBakul menjadi contoh konkret pembangunan ekosistem UMKM berbasis digital. Platform ini tidak hanya menyediakan layanan teknis, tetapi juga menghadirkan dukungan menyeluruh mulai dari pelatihan, akses pembiayaan, hingga penguatan jejaring usaha. Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Meski demikian, temuan lapangan juga menyoroti sejumlah tantangan krusial, terutama dalam aspek literasi digital. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi masih beragam, sehingga adopsi inovasi digital belum merata.

Upaya mendorong penggunaan teknologi, termasuk sistem pembayaran digital, masih membutuhkan pendekatan edukasi yang lebih spesifik dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi multipihak, mengingat kompleksitas persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata.

Secara keseluruhan, Jogja Smart Province menunjukkan perkembangan yang progresif baik dari sisi implementasi maupun arah kebijakan. Namun, optimalisasi dampak program masih memerlukan penguatan literasi digital, perluasan kolaborasi, serta konsistensi dalam mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan nyata masyarakat.