Ada PP Postelsiar, Permudah Operator Seluler Merger?

Ada PP Postelsiar, Permudah Operator Seluler Merger?

Agus Tri Haryanto - detikInet
Kamis, 25 Mar 2021 13:11 WIB
Teknisi melakukan pemeliharaan perangkat BTS milik XL Axiata yang berlokasi di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, sekitar 9 km dari puncak Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,  Selasa (8/12/2020). Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga kualitas layanan serta kenyamanan masyarakat pengguna XL dan AXIS di kawasan gunung Merapi yang banyak terdapat lokasi wisata, XL Axiata juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mengamankan jaringan di tengah aktivitas gunung Merapi yang terus meningkat. XL Axiata memiliki lebih dari 80 BTS yang berada pada radius sekitar 15 km dari Gunung Merapi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. detikcom/Pius Erlangga
(Foto: PIUS ERLANGGA/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar). Dengan keberadaan PP Postelsiar ini permudah operator seluler untuk merger atau akuisisi?

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, kondisi industri telekomunikasi saat ini tengah sedang tidak sehat, di mana kebanyakan dari para operator seluler tersebut keuangannya rugi.

"Jadi, ada operator yang setiap tahun Rp3 triliun rugi. Kita juga bingung, kok rugi tapi masih jalan terus. Paling tidak konsolidasi menjadi pilihan. Sebenarnya sejak XL dan Axis, banyak operator yang mau konsolidasi, cuma persoalan frekuensi diambil sama pemerintah," ujar Heru dalam diskusi online Indotelko Forum.

Sebagai informasi, XL Axiata mengakuisisi Axis dengan mahar USD 865 juta pada Maret 2014 silam. Setelah dicaplok, frekuensi yang dipakai Axis kemudian dikembalikan ke negara dan kemudian dilelang oleh pemerintah.

Sementara itu, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Effendi mengungkapkan, proses merger atau akuisisi memang berat dilakukan. Dari sisi perusahaan, tentunya banyak pertimbangan sebelum melakukan aksi korporasi tersebut.

"Dulu mau melakukan merger atau akuisisi karena ada yang diincar, operator ada yang kesulitan, baik keuangan atau sumber daya (frekuensi-red). Menyangkut sumber, frekuensi itu penting. Merger karena berharap bisa tambah sumber daya, walaupun di sistem perundangan kita tidak otomatis mendapatkan limpahan frekuensi," tutur Ridwan.

Kendati begitu, Ridwan berpandangan bahwa saat ini untuk mendapatkan 'tambahan' frekuensi tersebut bisa dilakukan dengan kerja sama frekuensi. Disampaikan Ridwan, kemudahan berbagi frekuensi yang tercantum di PP Postelsiar terdapat di Pasal 47 sampai dengan Pasal 50-an.

"Ujung-ujung di pak menteri sekarang ini akan memberi pertimbangan, apakah kerja sama frekuensi itu diperbolehkan atau tidak. KPPU juga bisa turun tangan, kalau misalkan proporsinya sudah terlalu besar dengan pangsa pasarnya, tentunya jadi pertimbangan tersendiri untuk membatalkan setelah dilakukan post audit," ucap mantan Komisioner BRTI ini.

"PP Postelsiar ini tidak secara spesifik memudahkan proses merger atau akuisisi. Sekarang dengan PP ini ada alternatif ada kerja sama (berbagi frekuensi) tadi," pungkasnya.



Simak Video "Total Transaksi GoTo Grup Diklaim Tembus USD 22 Miliar"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)