Triasmitra Menang di Kasus Pengrusakan Kabel Fiber Optik Bawah Laut

Triasmitra Menang di Kasus Pengrusakan Kabel Fiber Optik Bawah Laut

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Selasa, 02 Jun 2020 13:25 WIB
Kabel Fiber Optik Bawah Laut
Ilustrasi kabel optik bawah laut. (Foto: Istimewa)
Jakarta -

PT Ketrosden Triasmitra (Triasmitra) memenangkan kasus pengrusakan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Palapa Ring Barat yang terjadi di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Sebagai terdakwa dalam kasus tersebut adalah Djunaidi Tan yang merupakan nakhoda kapal TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd, yang bertanggung jawab atas putusnya SKKL Palapa Ring Barat pada pertengahan 2019 lalu.

CEO Triasmitra Titus Dondi, dalam keterangan yang diterima detikINET, menjelaskan bahwa kasus ini berawal pada tanggal 4 Juli 2019, melalui pemantauan sistem monitoring Triasmitra, telah terjadi gangguan disebabkan putusnya koneksi pada SKKL PRB di sekitar perairan Tanjung Balai Karimun.

CEO Triasmitra Titus DondiCEO Triasmitra Titus Dondi Foto: Dok. Triasmitra

Kemudian di titik lokasi, tim patroli Triasmitra menemukan ada kapal tug boat TB Bintang Ocean 3 dan tongkang Winbuild 2312 berbendera Singapura milik Hai Seng Marine Pte Ltd yang sedang berlabuh jangkar berada dekat dengan lokasi yang diperkirakan terjadi kerusakaan.

Nahkoda tugboat TB Bintang Ocean 3 bernama Djunaidi Tan yang menarik tongkang winbuild 2312 milik Hai Seng Marine Pte Ltd mengakui bahwa kapal tersebut tidak bisa bergerak karena jangkar tongkang tersangkut sesuatu yang menurutnya adalah kabel.

Djunaidi akhirnya memutus tali jangkar tongkang winbuild 2312 yang ditarik oleh kapal yang dinahkodainya tersebut. Saat dicek dengan melakukan penyelaman di sekitar lokasi, jangkar tersebut ditemukan dalam kondisi tersangkut pada kabel fiber optik Palapa Ring Barat yang rusak.

Triasmitra pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun. Setelah proses penyidikan dan penyelidikan, Polres Karimun pun menetapkan Djunaidi sebagai tersangka atas rusaknya SKKL tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengadilan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Djunaidi Tan dituntut hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 500.000.000 subsider 6 bulan penjara karena dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Setelah serangkaian sidang, pada 18 Mei 2020 lalu, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pun memutuskan kalau terdakwa Djunaidi Tan terbukti bersalah atas tindak pidana 'Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi' lewat putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Tbk.

Djunaidi dihukum dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, barang bukti berupa kapal tugboat Bintang Ocean 3 dan kapal tongkang Winbuild 2312 pun dirampas untuk negara.

Sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan demikian keputusan atas perkara tersebut langsung berkekuatan hukum tetap (incracht).

Titus berharap dengan adanya keputusan ini berbagai pihak khususnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan di laut menjadi lebih perhatian terhadap keberadaan dan keamanan kabel fiber optik bawah laut sebagai sarana vital negara.

Putusan tersebut telah membuat terang bahwa segala tindakan dari pihak manapun yang meyebabkan putusnya kabel telekomunikasi bawah laut adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana karena melanggar ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Syarif Lumintarjo, CEO PT Palapa Ring Barat, di tempat yang berbeda menyatakan menyambut positif keputusan majelis hakim atas kasus ini.

Dikatakannya, putusan ini membuat semakin tenang perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi khususnya yang memiliki maupun memelihara SKKL karena menjadi kekuatan hukum dan jurisprudensi saat mengalami kejadian serupa.

"Pada akhirnya memang keputusan hakim atas perkara ini bukan bertujuan untuk menjadi senjata bagi satu pihak dan menakuti pihak lain, namun bertujuan agar semua pihak peduli atas keberadaan dan keamanan sarana telekomunikasi baik yang ada di darat maupun di laut demi kemajuan telekomunikasi Indonesia di tengah globalisasi dunia," tutupnya.



Simak Video ""Merdeka Sinyal", Janji Kampanye Jokowi yang Belum Terlunasi"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)