Senin, 09 Des 2019 19:40 WIB

Pemprov DKI Dinilai Tabrak Aturan Soal Biaya Sewa Sarana Terpadu Utilitas

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Ilustrasi. Foto: Rengga Sancaya Ilustrasi. Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) beserta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya dan Jakarta Propertindo (Jakpro) akan mengenakan sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas.

Ombudsman DKI Jakarta pun angkat bicara soal permasalahan ini. Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengenakan sewa bagi pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas dinilai berpotensi maladministrasi.

Jika terus bersikukuh serta memaksakan mengenakan sewa kepada pelaku usaha penyedia layanan utilitas publik, Pemprov DKI dan BUMD dipastikan melanggar Perda 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas. Menurut Teguh, sarana terpadu utilitas sebenarnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah sebagai mana tercantum dalam pasal 6 Perda 8 tahun 1999.

"Selanjutnya di pasal 8 di Perda 8 Tahun 1999 juga sangat jelas disebutkan bahwa pemakaian ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemda dikenakan retribusi daerah. Bukan sewa. Tidak boleh B2B. Ini sudah ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemda DKI dan BUMD. Karena Pergub tersebut tidak mengacu kepada Perda 8 Tahun 1999," terang Teguh dalam keterangan yang diterima detikINET.


Dijelaskan bahwa dalam pasal 8 Perda 8 Tahun 1999 disebutkan, Pemprov mengenakan biaya retribusi kepada pelaku usaha yang menggunakan ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik Pemda.

Bahkan rencana Pemda DKI untuk segera melakukan revisi Perda 8 Tahun 1999 dinilai Teguh terkesan dipaksakan agar Pergub 106/Tahun 2019 tentang pengenaan tarif sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas dapat dijalankan.

"Harusnya Pergub itu mengacu pada Perda. Bukan sebaliknya. Yang terjadi saat ini Perda yang harus menyesuaikan dengan Pergub. Ini seperti ingin mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. Harusnya peraturan yang lebih rendah merujuk pada perundang-undangan yang lebih tinggi," kata Teguh.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3