Senin, 09 Okt 2017 19:22 WIB

Kasus Hukum Tak Halangi Lelang Frekuensi 2,3 GHz

Adi Fida Rahman - detikInet
Menkominfo Rudiantara. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET Menkominfo Rudiantara. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan masalah hukum di frekuensi 2,3 GHz tidak menghalangi proses lelang.

Dia menegaskan masalah hukum yang dihadapi Kominfo dan Internux dengan proses lelang 2,3 GHz adalah dua yang berbeda. Jadi pihaknya akan terus menjalankan proses lelang yang telah dibuka sejak 29 September 2017.

"Internux itu bukan bermasalah pada pita frekuensi 2,3 GHz melainkan perlakuan pita frekuensi tersebut. Jadi lelang tidak ada hubungannya dengan masalah itu," kata pria yang kerap disapa Chief RA saat ditemui usai menghadiri pengumuman pemenang Indonesia Next 4.0 di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Dilanjutkannya saat ini proses hukum Internux masih terus berjalan di pengadilan. Pihak Kominfo pun akan terus mengikuti prosesnya.

"Terus saja di pengadilan. Isu Internux dengan lelang 2,3 GHz dialokasi bandwidth itu dua hal yang berbeda," tegas Rudiantara.

Sementara saat ditanya sudah adakah operator seluler yang mendaftar lelang, Menkominfo tidak mau menjawab. "Saya tidak tahu, tanya panitianyalah saya nggak ikut-ikutan. Saya terakhir ikut memutuskan," katanya.

Untuk diketahui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah resmi membuka proses lelang frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz untuk operator seluler.

Ada dua blok kosong di 2,1 GHz yang masing-masing lebarnya 5 MHz dan satu blok kosong di 2,3 GHz dengan lebar pita 30 MHz yang diperebutkan.

Kominfo menyebutkan, operator yang dapat mengikutinya adalah para penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin penyelenggara bergerak seluler. Seleksi ini menggunakan metode sistem gugur pada tahap evaluasi administrasi, metode sistem penawaran harga pada tahapan lelang harga, dan metode sistem penilaian pada tahapan evaluasi teknis (jika diperlukan).

"Peserta seleksi sebagaimana dimaksud hanya dapat memenangkan 1 (satu) blok objek seleksi pada pita frekuensi radio 2,1 GHz atau pita frekuensi radio 2,3 GHz," ujar Kominfo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/9/2017).

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan seleksi dimaksud mengacu pada dokumen seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,1 GHz dan pita frekuensi radio 2,3 GHz Tahun 2017.

Dokumen seleksi dimaksud untuk menjelaskan waktu pelaksanaan, persyaratan, prosedur, formulir dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan seleksi untuk dipatuhi oleh Peserta seleksi.

Kominfo menyebutkan, operator yang akan mengikuti seleksi frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz ini, dapat mengambil dokumen di sekretariat seleksi di Gedung Menara Merdeka pada Senin (2/10/2017).

Ketika mengambil dokumen seleksi ini, peserta wajib menyertakan Salinan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, Surat Kuasa pengambilan Dokumen Seleksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau direktur yang diberikan kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan di atas meterai, dan Salinan kartu identitas (KTP atau SIM) pihak yang diberikan kuasa, dengan menunjukkan kartu identitas yang asli.

Dipantau KPK

Sementara di lain kesempatan, Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai, seharusnya dalam peraturan menteri tersebut wajib mencantumkan kemampuan teknis dan kekuatan finansial operator yang akan ikut lelang.

Dengan kekuatan finansial tersebut dapat diketahui komitmen operator tersebut dalam mengelola dan memanfaatkan frekuensi yang kelak akan dimenangkannya.

"Karena merupakan barang publik, sudah seharusnya lelang frekuensi dilakukan secara cermat. Frekuensi harus jatuh dan dikelola oleh operator telekomunikasi yang memiliki komitmen terhadap pembangunan sarana telekomunikasi diseluruh Indonesia. Tanpa terkecuali. Sehingga peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan PNBP dapat dicapai," terang Yustinus.

Dalam Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2017, Yustinus mencium beberapa kejanggalan yang berpotensi membuat pendapatan negara menjadi tak optimal. Seharusnya evaluasi teknis dilakukan oleh Kominfo sebelum lelang dilakukan.

Tujuannya agar bisa mengetahui secara pasti profil perusahaan peserta lelang, komitment membangunnya, kemampuan finansialnya serta utilisasi frekuensi yang telah dimiliki.

Yustinus juga meminta agar Kominfo mau mengikuti masukkan dari Kementerian Keuangan untuk dapat memaksimalkan PNBP dari lelang frekuensi.

"Jadi harus ada evaluasi yang menjamin komitmen membangun dan kompetensi operator dalam memanfaatkan frekuensi. Seharusnya KPK dan Kementerian Keuangan dapat melakukan pemantauan lelang frekuensi ini agar PNBP dari sektor telekomunikasi dapat optimal,"ujar Yustinus.

Jika KPK dan Kementerian Keuangan tidak mengawasi dengan ketat lelang frekuensi kali ini, Yustinus memperkirakan akan banyak peserta lelang yang hanya berlaku sebagai calo atau pemburu rente saja.

Jika peserta lelang banyak berlaku sebagai pemburu rente, maka bisa dipastikan pajak dan domino efek yang akan diharapkan dari pertumbuhan industri telekomunikasi tak akan terjadi. Bahkan akan terjadi high cost economy di industri telekomunikasi nasional. Yang berakibat akan membebani masyarakat dan ekonomi nasional.

Sebelumnya Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa lembaganya akan mengawasi dengan ketat proses lelang frekuensi yang akan dilakukan oleh Kominfo.

Jika ada indikasi kerugian negara, kick back atau korupsi lainnya, maka lembaga antirasuah ini akan segera masuk untuk memeriksanya. Lebih lanjut Saut menjelaskan, seharusnya pemenang lelang adalah pembeli yang berani menetapkan harga tertinggi dari harga dasar.

Selain memantau indikasi kerugian negara, KPK juga akan menaruh perhatian lebih terhadap prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya alam ini Termasuk di dalamnya adalah frekuensi. Hingga saat ini KPK masih menelisik tatakelola spektrum frekuensi yang berlaku.

(afr/fyk)
-

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed