Rabu, 02 Nov 2016 17:45 WIB

Ini Alasan DPR Masih Belum Setuju PP 52/53 Direvisi

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II
Jakarta - Komisi I DPR RI masih belum setuju dengan isi dari draft revisi PP 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Aturan baru ini dinilai oleh Ahmad Hanafi Rais, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menjurus pada pemaksaan. Bahkan, ia berpendapat, perombakan aturan ini sebagai upaya liberalisasi sektor telekomunikasi Indonesia.

"Sebenarnya bukan kali ini saja Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan kebijakan yang terbilang liberal dan sudah bertentangan dengan kepentingan nasional," sesal Hanafi di Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Misalnya, kata dia, ketika Kominfo memaksakan penurunan biaya interkoneksi, mengizinkan Google Loon untuk dapat beroperasi di Indonesia dan adanya pernyataan bahwa tidak perlu membangun data center di Indonesia.

"Semangat ultra liberal dalam penyusunan Revisi PP 52 dan 53 ini membuat Komisi I DPR memiliki kepentingan untuk mengawasinya agar sektor telekomunikasi ini berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia," terang Hanafi.

Ia juga menegaskan bahwa munculnya wacana penurunan biaya interkoneksi, revisi PP yang mengatur berbagi jaringan, hanya untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Ini dibuktikan dengan disebutkan dalam revisi PP 52, operator yang sudah membangun diwajibkan memberikan akses jaringan kepada operator telekomunikasi lainnya.

Tentu saja, kata Hanafi, draft revisi PP 52 dan 53 ini bertentangan dengan pernyataan Menkominfo Rudiantara pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR beberapa waktu lalu.

"Dalam RDP tersebut Menkominfo memastikan operator lain itu tidak wajib menumpang jaringan. Namun kenyataannya berdasarkan draft revisi PP yang diterima Komisi I, tidak demikian," kata Hanafi.

Masih menurut dia, dalam revisi PP 53 juga diatur mekanisme pengambilalihan frekuensi atas persetujuan menteri. Jika ini dibiarkan, Hanafi menilai pemerintah melakukan hal yang inkonstitusional.

Sementara di lain kesempatan, Arie Sujito, Dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM, menilai revisi PP ini merupakan pertarungan antara BUMN telekomunikasi Indonesia dengan perusahaan telekomunikasi asal Qatar dan Malaysia.

"Mereka tak sadar berapa besar dampak yang ditimbulkan investor asing tersebut masuk terhadap eksistensi serta keberlanjutan industri strategis nasional," terang Arie.

Arie menilai saat ini telah terjadi distorsi filosofi network sharing atau pemanfaatan infrastruktur bersama yang telah dibangun oleh BUMN nasional yang boleh ditumpangi oleh swasta asing. Seolah-olah network sharing ini menguntungkan konsumen.

Namun sebetulnya, kata dia, akan mengurangi keuntungan BUMN nasional, memperbesar keuntungan investor asing dan sekaligus mengancam pendapatan negara.

Dosen UGM ini menilai sangat tidak fair jika BUMN nasional dibebani membangun hingga pelosok negeri. Sementara itu operator telekomunikasi asing hanya menggarap di daerah yang menguntungkan saja.

Ditegaskan olehnya, akan sangat tidak fair lagi jika pembangunan infrastruktur di daerah pelosok yang dibangun oleh BUMN nasional dapat ditumpangi oleh swasta asing atas nama akselerasi.

Menurut Arie, Presiden Joko Widodo perlu diingatkan bahwa pembukaan akses bagi investor asing yang akan menumpangi infrastuktur BUMN telekomunikasi nasional akan membuat disinsentif bagi BUMN nasional.

Arie mengharapkan agar isu revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 ini dibawa ke isu publik agar transparan. Sebab, dahulu revisi PP ini hanya diketahui atau diambil oleh segelintir pihak saja. "Bahkan transparansi ini tengah dikritisi oleh Ombudsman," ujarnya.

(rou/fyk)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed