Data Pribadi Pejabat Gercep Dilindungi, Data Rakyat Jelata Apa Kabar?

Data Pribadi Pejabat Gercep Dilindungi, Data Rakyat Jelata Apa Kabar?

Tim - detikInet
Senin, 06 Sep 2021 18:42 WIB
Hacker Rusia Berhasil Membobol Jaringan Komunikasi Pemerintah Jerman
Foto: DW (News)
Jakarta -

Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersebar luas langsung dilindungi dengan cepat. Sementara, data rakyat tampaknya tidak demikian nasibnya.

Belakangan kasus kebocoran data pribadi yang bisa mencapai jutaan angkanya marak terjadi, mulai dari nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, hingga data sensitif lainnya.

Data NIK Jokowi dan sertifikat vaksinasinya juga ikut jadi korban. Setelah diusut, rupanya sertifikat vaksinasi Jokowi bisa didapat dari NIK yang bersumber dari data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kini, KPU telah men-takedown atau menurunkan data tersebut dari situs miliknya.

"Oh iya sudah saya sampaikan ya bahwa itu memang, kalau kami itu kan melakukan hal teknis terkait pencalonan. Nah pencalonan itu melalui persetujuan si calon untuk dipublikasi, nah penulisan itu sudah persetujuan dari calon ketika itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo," kata Ketua KPU, Ilham Saputra di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

"Akan tetapi sekarang sudah kita takedown, sudah kita turunkan. Nah, itu sebetulnya bagian dari masyarakat mengenal calonnya Pemilu 2019 lalu," sambungnya.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai bahwa data yang ada di KPU dan KPUD itu tidak hanya berisikan data pejabat saja. Tetapi juga, data calon anggota DPR, DPD pun bisa diakses publik.

"Yang lebih banyak ada data masyarakat atau rakyat yang terdaftar dalam pemilihan tetap. Nah, ini harus jadi perhatian dan harus juga di-takedown," ujar Heru.

Selain itu juga, Direktur Eksekutif ICT Institute ini mengatakan, pemerintah juga harus memikirkan tidak hanya data NIK, melainkan data Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, dan data sensitif lainnya milik rakyat biasa jangan dipublikasikan ke khalayak luas. Jangan cuma pejabat yang mendapat prioritas perlindungan data pribadi.

"Sebab, data pribadi harus dilindungi dan tidak ada diskriminasi atau perlakuan khusus pada pejabat. Semua harus dapat perlindungan data pribadi secara setara," tuturnya.

Mantan Komisioner BRTI ini juga mengkritik bahwa data NIK Jokowi yang telah di-takedown KPU tidak menghilangkan data tersebut yang sudah kadung tersebar, begitu juga data pejabat lainnya.

"Jadi, ini sebenarnya bukan gerak cepat. Mau tidak mau, pemerintah harus memikirkan sistem NIK baru, termasuk memasukkan unsur tanggal lahir dalam struktur penomoran. Begitu juga tata kelola keamanan data pribadi diperbaiki. Wali data harus segenap upaya melindungi data," pungkasnya.



Simak Video "Tengah Malam Dapat Spam Penawaran Kartu Kredit Dll, Bisakah Dipidanakan?"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)